Kenaikan Pertamax Ancam Margin Keuntungan Pelaku Usaha Pangan
YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan keuntungan pelaku usaha pangan. Kenaikan biaya energi diperkirakan menambah beban operasional di sepanjang rantai agribisnis, mulai dari produksi, pascapanen, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian.
Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Hani Perwitasari SP MSc mengatakan mobilitas pangan masih sangat bergantung pada transportasi yang membutuhkan BBM. Karena itu, kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Pasti dampaknya besar karena mobilitas pangan menggunakan transportasi yang membutuhkan BBM. Pada akhirnya biaya bertambah dan keuntungan pelaku usaha berkurang,” ujar Hani dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Menurut Hani, dampak kenaikan BBM akan dirasakan pada seluruh mata rantai agribisnis. Setiap tahapan usaha membutuhkan dukungan energi dan transportasi sehingga perubahan harga BBM akan memengaruhi struktur biaya produksi dan pemasaran pangan.
“Di dalam rantai pemasaran atau value chain, mulai dari produksi, pascapanen, distribusi hingga pemasaran pasti terdampak dengan adanya kenaikan BBM ini,” katanya.
Ia menjelaskan, sektor distribusi diperkirakan menjadi bagian yang paling rentan terdampak karena berkaitan langsung dengan mobilitas barang dari sentra produksi menuju pasar. Semakin jauh jarak distribusi, semakin besar pula tambahan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
Meski demikian, kenaikan biaya operasional tidak serta-merta diikuti kenaikan harga pangan di tingkat konsumen. Menurut Hani, pelaku usaha umumnya akan berupaya mempertahankan daya beli masyarakat dengan melakukan berbagai penyesuaian sebelum menaikkan harga jual.
“Kadang lebih mudah mengurangi kualitas atau ukuran produk daripada langsung menaikkan harga karena pelaku usaha juga mempertimbangkan respons konsumen,” ujarnya.
Ia menambahkan, tekanan akibat kenaikan biaya energi berpotensi dirasakan lebih berat oleh pelaku usaha kecil dan rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam banyak kasus, pelaku usaha harus menyerap sebagian kenaikan biaya demi mempertahankan pelanggan sehingga margin keuntungan semakin terbatas.
“Input produksi meningkat, tetapi pelaku usaha belum tentu bisa langsung menaikkan harga karena ada pertimbangan daya beli konsumen,” tutur Hani.
Untuk mengurangi dampak gejolak harga energi terhadap sektor pangan, Hani mendorong pemerintah memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah serta memperkuat produksi dalam negeri. Menurutnya, peningkatan kemandirian pangan menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Ketika kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka pengaruh fluktuasi harga global juga dapat ditekan,” pungkasnya.
(sukadana)
