Search

Home / Nasional

KMHDI Bali Minta Menparekraf Belajar Sejarah Bali

Ricky Satriawan   |    14 November 2019    |   20:16:28 WITA

KMHDI Bali Minta Menparekraf Belajar Sejarah Bali
Ketua PD KMHDI Bali I Gusti Putu Kirana Dana. (Foto: Istimewa)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Belakangan ini, muncul kembali wacana bahwa Pulau Bali akan dijadikan "wisata halal" oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Wishnutama Kusubandio beserta wakilnya Angela Tanoesoedibjo. 

Diketahui sebelumnya, pernyataan Menparekraf itu mumcul di salah satu media online nasional yang menyebutkan “Banyak wilayah Indonesia yang buka muslim. MisalnyaToba dan Bali. Itu kita siapkan tempat ibadah, wudhu agar mereka nyaman,” ujarnya di Jakarta 6 November 2019 lalu.

Pernyataan itu menuai berbagai reaksi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Bali. 

Wacana wisata halal ini pun mendapatkan tanggapan dari salah satu organisasi kepemudaan Hindu yang berdomisili di Bali yaitu, Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Bali (PD KMHDI Bali). 

Ketua PD KMHDI Bali I Gusti Putu Kirana Dana menyayangkan pernyataan itu. Dengan munculnya kembali wacana ini, ia menganggap bahwa pemerintah hari ini belum memahami Bali serta sejarahnya. 

“Seharusnya sebelum pemerintah melontarkan pernyataan tersebut, akan lebih baik jika mereka mempelajari terlebih dahulu seperti apa itu Bali. Mulai dari sejarahnya, hingga kehidupan bermasyarakat di Bali saat ini," ungkapnya saat ditemui di Sekretariat KMHDI Bali, Denpasar, Kamis (14/11).

Sebelumnya, pada tahun 2015 pemerintah pusat juga pernah menyampaikan wacana wisata halal yang akan diterapkan di Bali. Namun, saat itu reaksi masayarakat Bali menunjukkan penolakan.

"Bali merupakan daerah yang berpijak pada pariwisata budaya, yakni dengan menonjolkan adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh Bali. Jadi sejak wacana 2015 memang Bali tidak tepat untuk dijadikan sebagai wisata halal," pungkasnya.

Togar, sapaan akrab Ketua PD KMHDI Bali itu mengatakan bahwa budaya masyarakat Bali merupakan budaya yang ramah terhadapa semua perbedaan dan terbuka dengan perbedaan.

"Perlu kami tekankan juga bahwa Bali terkenal tidak hanya karena budaya maupun destinasi wisatanya. Lebih dari itu, Bali terkenal karena keramahan masyarakatnya. Lihat saja sejarahnya, kami disini sudah sejak lama bersaudara dengan warga muslim disini, bahkan kami menyebut mereka “nyame selam” (saudara islam, -red)," jelasnya.

Selanjutnya, ia berharap pemerintah untuk lebih jeli dalam mempelajari pariwisata di Bali dengan karakter masyarakat, sejarah dan budayanya sebelum mengambil kebijakan strategis tentang Bali.

"Jadi kami harapkan pemerintah jangan membuat kegaduhan untuk masyarakat Bali sebelum membuat kebijakan sebaiknya Pak Metri jalan-jalan dululah melihat karakteristik dari daerah-daerah di Indonesia” tegas Togar.

Tidak hanya itu, mantan Ketua PC KMHDI Karangasem priode 2015-2017 itu juga menyarankan pembangunan wisata halal sebagai program Kemenparekraf agar meninjau destinasi wisata selain Bali.

"Jika memang wisata halal menjadi program prioritas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, silahkan fokuskan program tersebut ke daerah lain yang lebih relevan untuk menerima program tersebut," tutupnya. (RIS/PDN)