Media Sosial Jual Emosi, Pemerintah Diminta Ubah Cara Berkomunikasi
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Pemerintah diminta mengubah pendekatan komunikasi publik agar lebih relevan dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini didominasi media sosial. Pesan pemerintah dinilai tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan secara rasional, tetapi juga perlu menyentuh sisi emosional masyarakat agar lebih mudah diterima.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dr. Latief Siregar, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026).
Menurut Latief, media sosial memiliki karakter berbeda dengan media konvensional karena lebih mengedepankan aspek emosional dibandingkan informasi yang bersifat rasional. Kondisi ini membuat pemerintah perlu memahami perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
"Media sosial menjual rasa. Orang lebih banyak tergerak oleh emosi dibandingkan sekadar informasi. Sementara pemerintah selama ini lebih banyak menyampaikan kebijakan yang bersifat rasional," ujar Latief.
Ia menjelaskan, respons masyarakat ketika mengakses media sosial cenderung dipengaruhi emosi, sedangkan saat membaca koran, majalah, atau media daring yang lebih panjang, masyarakat menggunakan cara berpikir yang lebih analitis.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan cara penyampaian pesan tanpa meninggalkan media arus utama.
"Jangan hanya bermain di media sosial. Media konvensional tetap penting. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan karakter masing-masing platform," katanya.
Latief juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, yakni penyebaran berita negatif yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kabar baik. Menurutnya, informasi yang mengandung konflik, ketakutan, dan kontroversi lebih mudah menarik perhatian publik.
"Kecepatan berita buruk bisa sepuluh kali lebih cepat daripada berita baik," ujarnya.
Ia mengatakan fenomena tersebut berkaitan dengan naluri dasar manusia yang sejak dahulu lebih peka terhadap ancaman atau rasa takut. Akibatnya, kesalahan informasi maupun isu yang menyentuh kepentingan masyarakat lebih mudah viral dibandingkan klarifikasi atau pemberitaan positif.
Dalam kondisi tersebut, tantangan pemerintah bukan sekadar memperbanyak produksi berita baik, tetapi juga mengemas pesan dengan pendekatan yang mampu menarik perhatian masyarakat sejak awal.
Sebagai contoh, Latief mengangkat implementasi kebijakan registrasi biometrik. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan waktu pelaksanaan kebijakan, tetapi juga harus menjelaskan manfaat langsung yang diperoleh masyarakat.
"Kalau hanya mengatakan tanggal sekian biometrik diberlakukan, masyarakat akan bertanya, 'Terus apa manfaatnya buat saya?' Yang harus disampaikan adalah manfaatnya, misalnya bagaimana biometrik dapat melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas," jelasnya.
Selain itu, perhatian masyarakat terhadap sebuah informasi saat ini dinilai semakin singkat. Berdasarkan berbagai kajian, perhatian awal atau attention span masyarakat hanya berlangsung sekitar 17 detik.
"Kalau dalam 17 detik pertama tidak menarik, kemungkinan besar orang tidak akan melanjutkan membaca," kata Latief.
Ia menegaskan, prinsip utama komunikasi publik adalah memastikan masyarakat memahami manfaat sebuah kebijakan, bukan sekadar mengetahui bahwa kebijakan tersebut telah diluncurkan.
"Komunikasi pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat: apa manfaatnya bagi saya, bagaimana kebijakan itu menyelesaikan masalah saya, dan mengapa saya perlu peduli. Kalau itu bisa dijawab, maka peluang pesan diterima publik akan jauh lebih besar," pungkasnya.
(sukadana)
