Ancaman PHK 50 Ribu Buruh Picu Intervensi Pemerintah
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja akibat melonjaknya harga gas industri memaksa pemerintah bergerak cepat.
Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan perhatian khusus dengan menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mencari solusi agar kenaikan biaya energi tidak semakin membebani sektor manufaktur.
Merespons arahan tersebut, Bahlil langsung memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Arief Setiawan Handoko, untuk membahas penyesuaian skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan langkah stabilisasi pasokan gas bagi industri.
"Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini. Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menjelaskan, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan gas nasional, melainkan menurunnya produksi sejumlah sumur gas domestik, terutama di wilayah Jawa Barat.
Penurunan lifting tersebut membuat pasokan gas melalui jaringan pipa berkurang sehingga sebagian kebutuhan industri harus dipenuhi menggunakan liquefied natural gas (LNG) dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan yang memiliki biaya distribusi lebih tinggi.
"Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah," katanya.
Menurut Bahlil, lonjakan harga terutama dirasakan oleh industri yang tidak memperoleh fasilitas HGBT. Sementara sektor yang masih mendapatkan HGBT relatif lebih terlindungi dari gejolak harga pasar.
Pemerintah kini tengah melakukan pembahasan teknis bersama PGN, Pertamina, asosiasi industri, dan serikat pekerja untuk mencari formula harga yang tetap menjaga keberlangsungan industri tanpa mengganggu pasokan energi nasional.
Alarm terbesar justru datang dari sektor ketenagakerjaan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menerima laporan mengenai potensi PHK massal di salah satu perusahaan keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, apabila persoalan harga gas tidak segera diselesaikan.
Laporan tersebut disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang memperkirakan sekitar 50 ribu pekerja terancam kehilangan pekerjaan dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari apabila pemerintah tidak segera melakukan intervensi.
Dasco menyatakan DPR siap melakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya PHK massal. Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan jajaran Pertamina dan berencana bertemu perwakilan serikat pekerja guna membahas solusi atas persoalan tersebut.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga gas tidak lagi semata menjadi isu energi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan daya saing industri nasional. Industri padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, hingga makanan dan minuman sangat bergantung pada pasokan gas dengan harga kompetitif.
Ketika biaya energi meningkat tajam, beban produksi ikut naik sehingga perusahaan menghadapi tekanan untuk mengurangi kapasitas produksi, menunda investasi, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Karena itu, langkah cepat pemerintah dinilai menjadi krusial. Selain menjaga keberlangsungan industri manufaktur, penyelesaian persoalan harga gas juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas investasi, mempertahankan lapangan kerja, serta menghindari gelombang PHK yang berpotensi meluas di tengah perlambatan ekonomi global.
(sukadana)
