Lima Peserta Tewas, Pelatihan KDMP Dinilai Gagal Sejak Desain
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Bertambahnya korban jiwa dalam latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memunculkan kritik keras terhadap desain pelatihan yang diterapkan pemerintah. Hingga kini tercatat lima peserta meninggal dunia saat mengikuti pelatihan tersebut.
Dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Subarsono MSi MA menilai jatuhnya korban berulang kali menjadi peringatan serius bahwa pendekatan pelatihan yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan seorang manajer koperasi.
"Kasus meninggalnya peserta dalam latsarmil ini merupakan peringatan dan alasan yang kuat untuk menghentikan kegiatan ini. Perlu evaluasi terhadap sistem pelatihan manajer koperasi yang sudah memakan lima korban jiwa sampai hari ini," ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Menurut Subarsono, materi seperti baris berbaris, apel bendera, lari, hingga latihan memegang senjata jauh dari tugas utama seorang manajer koperasi yang sehari-hari bertanggung jawab terhadap operasional bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan arus kas, serta pencapaian target usaha.
Ia menjelaskan pelatihan seharusnya difokuskan pada penguatan tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen keuangan digital, kewirausahaan, inovasi model bisnis, hingga pemasaran digital.
"Mereka bertanggung jawab mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis kepada pengurus secara berkala demi kesejahteraan anggota," katanya.
Subarsono mengakui pelatihan ala militer memiliki manfaat dalam membangun kedisiplinan. Namun, menurutnya, konsep disiplin dalam dunia koperasi berbeda dengan disiplin dalam organisasi militer.
Dalam koperasi, disiplin tercermin dari ketepatan pelaporan, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan memberikan layanan yang baik kepada anggota dan pelanggan. Sementara dalam dunia militer, disiplin lebih menekankan kepatuhan terhadap komando, ketepatan waktu apel, dan kepatuhan terhadap instruksi atasan.
Selain dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan, pendekatan militeristik juga dinilai berpotensi mengubah karakter koperasi sebagai organisasi demokratis berbasis partisipasi anggota menjadi organisasi dengan pola komando dan komunikasi satu arah.
"Ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, ada potensi akan menggunakan pendekatan militer dalam tata kelola koperasi dan menggeser budaya demokrasi ke arah sistem komando," jelasnya.
Ia juga menilai budaya komando dapat menghambat lahirnya inovasi karena pegawai maupun anggota koperasi menjadi enggan menyampaikan gagasan baru.
Menurutnya, sejumlah persoalan dalam pembangunan KDMP di berbagai daerah yang dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat menunjukkan minimnya ruang dialog antara pemerintah dan warga.
Karena itu, pemerintah diminta membuka ruang diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan guna merancang model pelatihan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi modern.
"Publik akan lebih menghargai desain pelatihan baru daripada pemerintah tetap bersikeras mempertahankan kebijakan lama yang berpotensi menggerus kepercayaan publik," tegasnya.
Subarsono juga menilai otoritas pelatihan manajer KDMP seharusnya berada di bawah Kementerian Koperasi, bukan institusi pertahanan atau militer, meski kolaborasi lintas kementerian tetap dimungkinkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran manajerial koperasi.
(sukadana)
