Dompet Berjalan

LIMA orang ditertibkan Satpol PP Denpasar akhir September lalu. Tiga pedagang acung, dua orang berkostum badut. Semuanya beraktivitas di lampu merah. Mereka didata, lalu ''dibina''.

Yang menarik justru imbauan sesudahnya. Masyarakat diminta tidak memberi uang kepada gelandangan, pengemis, maupun pedagang acung.

Pedagang disejajarkan dengan pengemis. Membeli disamakan dengan bersedekah.

Saya jadi ingat satu istilah: dompet berjalan.

Istilah itu datang dari Prof I Wayan Ardika, guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Awal 2020, dalam diskusi para peneliti pariwisata Unud, ia mengeluh bahwa wisatawan sering dianggap dompet berjalan. Seolah setiap kunjungan wajib berakhir dengan belanja.

Ardika punya pengalaman sendiri. Ia mengantar kolega dari luar negeri ke kawasan wisata pegunungan di Bali Tengah. Koleganya ditawari papan catur, setengah dipaksa. Ardika menegur pedagangnya. Jawabannya ketus: "Kalau tamunya tak belanja, jangan dibawa kemari."

Kurang ajar? Mungkin. Tapi coba baca sekali lagi. Kalimat itu benar. Tamu memang dibawa ke sana untuk belanja, dan bukan hanya oleh pedagang acung. Oleh seluruh industri.

Kita menyebut mereka dagang acung. Dalam kamus, mengacungkan berarti mengangkat tangan untuk menunjukkan diri, seperti murid yang dipanggil guru. Arti keduanya: menodongkan senjata.

Dua arti itulah yang bertengkar di pantai Bali selama empat puluh tahun. Pedagangnya merasa sedang mengangkat tangan agar dilihat. Turisnya merasa sedang ditodong.

Dulu, dagang acung itu berkah.

Lihat angkanya. Tahun 1985, wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali 211.244 orang. Tahun 1994 sudah 1.032.476. Hampir lima kali lipat dalam sembilan tahun. Lonjakan terbesar sepanjang 1980-an terjadi pada 1987: naik 27 persen.

Turisnya muda, kantongnya tipis, kakinya kuat. Kuta waktu itu disebut satu dari tiga K jalur backpacker dunia, bersama Kathmandu dan Khao San Road di Bangkok. Pantai jadi pasar terbuka. Tidak perlu toko, tidak perlu izin, tidak perlu bahasa Inggris yang lancar.

Cukup tangan.

Ni Nengah Mundel turun ke Pantai Kuta pada 1987, tahun lonjakan itu. Ketika diwawancarai NusaBali pada 2022, umurnya 60 tahun dan ia masih berjualan. Di pantai ia tidak dipanggil Nengah. Ia dipanggil Maorin, nama pemberian seorang pelanggan Australia, yang ia tulis sendiri di topi golfnya.

Alasannya praktis. Kalau ada yang berteriak "Nengah!", yang menoleh banyak sekali. Wayan, Made, Nyoman, Ketut adalah nama urutan lahir. Di rumah dan di banjar sangat berguna. Di pantai, terlalu banyak kembarannya.

Topi itu sebenarnya papan nama toko. Untuk orang yang tidak punya toko.

Temannya, Made Toyo, punya dua nama beken. Salah satunya Kaorichang, dari seorang turis Jepang sebelum Bom Bali 2002. Turis itu tidak pernah menyebut nama aslinya sendiri. Ia pulang, dan tidak pernah kembali.

Kintamani lain lagi.

Ada buku panduan wisata yang memperingatkan pembacanya dengan nada keras. Teksnya saya temukan di sebuah situs lama tentang Bali, tanpa nama penulis. Saya sempat ragu memakainya. Ternyata halaman depan situs itu menyebut sumbernya: Bali Handbook karya Bill Dalton, pendiri penerbit Moon di Amerika dan pelopor buku panduan untuk para backpacker. Bukunya terbit pertama pada 1989, edisi keduanya 1997.

Penelokan, tulis Dalton, punya salah satu reputasi terburuk di Indonesia soal pedagang yang agresif mengejar turis. Pedagang bermunculan begitu bus dari resor selatan tiba, sekitar pukul 10.30.

Itu kacamata penulis asing tiga dekade lalu, bukan potret warga Penelokan. Dan di halaman yang sama terselip satu anak kalimat yang lebih jujur: para pedagang makanan di sana tidak punya mata pencaharian lain.

Dalton juga mencatat harga. Papan catur di toko pinggir jalan Penelokan Rp20.000, di Kuta Rp30.000. Harga pas, tanpa tawar. Pemilik tokonya, tulis Dalton, lebih ramah daripada pedagang yang berjalan kaki.

Papan caturnya sama. Senyumnya mungkin sama. Yang beda: etalase.

Pemerintah sudah turun tangan sejak pertengahan 1980-an. Menurut Dalton, semua pedagang di sana diwajibkan punya izin dan memakai tanda pengenal. Pada 1989 lahir Sapta Pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan.

Ironisnya, pedagang acung mungkin orang paling ramah di Bali. Semua turis disapa, tanpa kecuali. Masalahnya, ramahnya tidak dipesan.

Ada sisi lain yang jarang diceritakan. Pantai itu sekolah.

Pada 2015, Kompas mewawancarai Ketut Subrata, pramuwisata yang pada 1990-an menjadi pengasong barang seni di Kuta. Menurutnya, pada 1980-an banyak pengasong berteman dengan orang asing, lalu diberi modal. Liputan yang sama menyebut ada mantan pengasong yang kini mengelola hotel di Tabanan dengan investasi orang Australia. Ada yang mengelola museum, rumah makan, penginapan.

Geoffrey Wall, geografer pariwisata dari University of Waterloo, Kanada, bersama Judie Cukier menemukan hal serupa dalam penelitian yang terbit pada 1994. Banyak pedagang di Bali menganggap pekerjaan itu tempat belajar, bekal untuk masuk ke sektor formal.

Bahasa Inggris dari tawar-menawar. Relasi dari pelanggan yang kembali tiap tahun. Modal dari pertemanan yang dimulai dengan sebuah gelang.

Lulusannya ada yang sampai ke kursi wakil gubernur. I Ketut Sudikerta, lahir di Pecatu pada 1967, menurut kisah hidupnya yang pernah ditayangkan kanal Pemprov Bali, sepulang sekolah menjual kartu pos dan kalung kerang di Kuta supaya bisa lanjut ke SMP. Ia kemudian menjadi Wakil Bupati Badung, lalu Wakil Gubernur Bali 2013–2018. Belakangan ia menapaki jalan kependetaan, menjalani sesana untuk menjadi sulinggih, dan kini disapa Ida Gede Sudikerta.

Dari pasir Kuta ke kantor gubernur, lalu seseorang yang menekuni jalan kerohaniwanan.

Saya kira banyak dari kita lulusan sekolah yang sama, langsung atau lewat orang tua. Resepsionis yang fasih. Pemilik losmen yang kini punya vila. Guide yang hafal lelucon dalam lima bahasa.

Lalu mengapa kini dagang acung tidak seramai dulu?

Para pedagang lama punya jawaban sederhana. Turis sekarang lebih suka pasar seni dan toko oleh-oleh dengan harga standar, karena merasa aman dan nyaman.

Transaksinya tidak hilang. Ia hanya pindah ke balik kaca.

Dan di balik kaca ada sistem yang lebih rapi. Penelitian tentang Batur Tengah yang dimuat jurnal Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) pada 2013 menemukan bahwa lawan utama pedagang acung ternyata bukan turis. Tapi pemandu wisata. Guide sering melarang tamunya membeli dari pedagang jalanan. Guide punya toko langganan.

Anda tahu ke mana bus wisata biasanya berhenti. Saya juga tahu.

Pada Oktober 2018, pengurus Asita Bali membuka satu cerita yang lebih ekstrem. Ada paket wisata untuk turis Tiongkok yang dijual sangat murah: Rp600 ribu sudah termasuk tiket pesawat pulang-pergi, hotel, dan makan lima hari empat malam. Kok bisa? Disubsidi jaringan art shop. Tamu wajib masuk toko-toko itu. Keuntungan untuk Bali, kata mereka, tidak ada.

Itu juga memaksa. Hanya saja naik bus ber-AC.

Clifford Geertz, antropolog Amerika yang pernah meneliti di Tabanan, menulis dalam esai "The Bazaar Economy" (1978) bahwa tawar-menawar bukan kekacauan. Itu cara mencari informasi di pasar yang tidak punya label harga. Turis tidak suka cara itu. Mereka ingin liburan terasa seperti tidak dibayar. Resor mewah menjual perasaan itu: semua dibayar di muka, semua masuk tagihan kamar.

Staf hotel menyapa "Welcome, Sir." Kita sebut ramah. Pedagang menyapa "Massage, Sir?" Kita sebut gangguan.

Acungan sebenarnya tidak pernah mati. Ia pindah ke ponsel. Vila memasang foto kolam renang dengan tulisan "DM for price". Itu acungan juga. Hanya saja tidak bisa diangkut Satpol PP.

Apakah pedagang acung tidak bersalah? Tidak juga.

Pemaksaan itu nyata. Satgas Pantai Kuta pernah menerima keluhan turis yang diancam dan diperas, termasuk harga pijat kaki yang dinaikkan seenaknya. Dalam diskusi peneliti Unud yang sama dengan Ardika, ada yang mengeluh rujak dijual Rp200 ribu per porsi. Jujur saja, kalau kita sendiri sedang berlibur lalu dikerubungi, kita pun akan kesal.

Pada 2022, seorang turis Australia mengunggah video tentang pengalamannya di Kuta. Viral. Pejabat bergerak dari provinsi sampai kementerian. Satpol PP menyapu 50 pengemis dan gelandangan dari pantai. Desa Adat Kuta menerbitkan surat edaran: retribusi Rp5.000 sehari, pedagang yang membawa kursi hanya boleh menyiapkan empat, dan kartu dicabut bagi yang memaksa tamu.

Mari berhitung.

Rp5.000 sehari berarti Rp150.000 sebulan per pedagang. Kini pedagang terdaftar di Kuta tinggal 800, dari semula 1.500. Kalau semuanya membayar setiap hari, dan kalau tarif 2022 itu masih berlaku, desa adat menerima Rp4 juta sehari. Rp120 juta sebulan.

Itu hitungan kasar, dengan dua asumsi tadi. Tapi cukup untuk tahu bahwa pedagang acung bukan hanya ditertibkan. Ia juga ditarik.

Angka lain malah lebih tinggi. Rokaya, pedagang asal Madura, pada 2025 bercerita kepada pers mahasiswa bahwa izin bulanannya Rp630.000, empat kali lipat dari hitungan Rp5.000 sehari. Saya tidak tahu kenapa berbeda. Bisa jadi jenis izinnya lain, bisa jadi aturannya sudah berubah. Yang jelas, berjualan di pasir Kuta tidak gratis.

Lalu siapa sebenarnya dompet berjalan itu?

Turis, kata Prof Ardika. Benar.

Tapi lihat pedagangnya. Membayar retribusi. Didata. Dibina. Dimasukkan ke daftar yang sama dengan pengemis. Warga diimbau tidak memberinya uang.

Maorin menulis nama pemberian turis di topinya, lalu berjalan menyusuri pantai dari selatan ke utara mencari kerumunan. Turis Jepang yang memberi Made Toyo nama Kaorichang tidak pernah kembali.

Dompetnya ternyata ada dua. Yang satu tebal, datang naik pesawat. Yang satu tipis, berjalan kaki di atas pasir. (*)

Menot Sukadana