Imigrasi Ngurah Rai Tangkap 28 WNA di Ungasan, Terlibat Investasi Fiktif
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam operasi gabungan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (5/11/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang merupakan warga negara Kamerun, 3 orang warga negara Turkmenistan, dan 1 orang warga negara Georgia.
Operasi gabungan ini berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan tersebut dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas antara seorang WN Georgia sebagai manajer, 24 orang WN Kamerun sebagai operator dan admin, serta 3 orang WN Turkmenistan berperan sebagai petugas keamanan.
Berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar dari mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12, kecuali 3 orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif.
Dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal tersebut menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian.
Terhadap seluruh 28 WNA tersebut akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian. Saat ini, seluruhnya ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai menunggu pendeportasian dilaksanakan.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.
"Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan," tegas Novyandri.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata Bali.
Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kualitas pariwisata dan keamanan di Indonesia.
Pihak Imigrasi sangat mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali.
"Penindakan ini juga merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi dan semangat Imigrasi untuk Rakyat. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Bali yang telah mendukung tugas keimigrasian melalui pemberian informasi dan kolaborasi di lapangan," ujar Ramdhani.
(hes/kturnip)
