Podiumnews.com / Aktual / Pemerintahan

Bupati Sanjaya Hadiri Penandatanganan PKS Pengelolaan DTW Tanah Lot

Oleh Kander Turnip • 17 November 2026 • 23:14:00 WITA

Bupati Sanjaya Hadiri Penandatanganan PKS Pengelolaan DTW Tanah Lot
Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M, menyakiskan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Beraban dan Pengempon Pura Luhur Tanah Lot dengan Perumda Sanjayaning Singasana, di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Bali, Selasa (17/11/2026). (foto/prokopimtabanan)

TABANAN, PODIUMNEWS.com – Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot memasuki tahap baru seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Beraban dan Pengempon Pura Luhur Tanah Lot dengan Perumda Sanjayaning Singasana. 

Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M, tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Bali, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Direktur Perumda Sanjayaning Singasana, Jero Bendesa Adat Beraban, Ketua Pengempon Pura Tanah Lot, serta pihak Notaris dan pihak Kantor Akuntan Publik.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang diwarnai berbagai pandangan, kepentingan, masukan, dan dinamika antarpihak. 

Ia mengapresiasi komitmen serta kedewasaan seluruh pihak yang telah bersama-sama mengupayakan penyelesaian proses kerja sama tersebut. “Perbedaan bukanlah alasan, melainkan ruang untuk menemukan kesepakatan yang lebih baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya menekankan tiga hal penting dalam pelaksanaan PKS, yakni komitmen kebersamaan, profesionalitas pengelolaan, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, PKS tidak semata-mata menjadi dokumen kesepakatan, tetapi juga komitmen moral untuk saling menghormati hak dan kewajiban, mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. 

“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ungkapnya.

Sanjaya berharap, penandatanganan PKS menjadi awal penguatan sinergi tanpa sekat maupun kepentingan sepihak. Ia meminta seluruh pihak menjalankan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab, karena penandatanganan tersebut justru menjadi awal tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan DTW Tanah Lot. 

“Mari kita jadikan kesepakatan hari ini sebagai awal babak baru pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih profesional dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat dan mari kita buktikan bahwa pemerintah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda dapat berjalan bersama demi kebanggaan dan kepentingan kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, selaku Ketua Tim Kerja Pembentukan KSO DTW Tanah Lot, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan kerja sama ini dilatarbelakangi berakhirnya PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 17 November 2026. 

Selain itu, langkah tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot, sehingga dibentuk Tim Kerja Penyusunan Kerja Sama Operasi (KSO) Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.

Ia menambahkan, pembentukan KSO bertujuan memberikan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan DTW Tanah Lot, sekaligus memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Melalui kerja sama ini, pengelolaan DTW Tanah Lot diharapkan semakin profesional, transparan, dan berkelanjutan, serta mampu mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. 

“Dengan ditandatanganinya PKS ini, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih baik, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat adat, pengempon pura, dan masyarakat Tabanan secara keseluruhan,” katanya. 

(sukadana/kturnip)


Kander Turnip
Editor

Kander Turnip