Peluncuran GI Tourism Indonesia, Kemenkum Bali Dukung Pengembangan Indikasi Geografis Berbasis Pariwisata
WONOSOBO, PODIUMNEWS.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Gusti Putu Milawati, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana menghadiri kegiatan GI Tourism Dieng Experience dan Grand Launching GI Tourism Indonesia yang secara resmi diluncurkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026).
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Bali bersama jajaran menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis (IG), sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi produk unggulan daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “A New Journey Begins in Dieng – From Origin to Experience” ini memperkenalkan konsep pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan produk Indikasi Geografis dengan pengalaman wisata, budaya, proses produksi, serta kehidupan masyarakat di wilayah asal produk.
Melalui pendekatan tersebut, Indikasi Geografis tidak hanya menjadi bentuk pelindungan hukum, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan penggerak perekonomian masyarakat.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pelindungan Indikasi Geografis tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar pendaftaran menuju pemanfaatan, serta dari pelindungan hukum menuju penguatan nilai ekonomi.
“Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Supratman.
Ia menambahkan, melalui GI Tourism, produk khas daerah dapat diperkenalkan secara lebih luas melalui pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan cerita, budaya, proses produksi, dan masyarakat penghasilnya. Dengan demikian, pelindungan KI diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, menyampaikan bahwa tren pariwisata saat ini semakin mengarah pada pencarian pengalaman autentik.
Wisatawan tidak lagi hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin mengenal keunikan, budaya, kuliner, serta cerita di balik destinasi yang dikunjungi. Kekayaan budaya dan produk lokal Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa GI Tourism merupakan program pengembangan pariwisata berbasis Indikasi Geografis yang mengintegrasikan produk khas wilayah dengan pengalaman wisata, proses produksi, pengetahuan lokal, dan budaya masyarakat penghasilnya.
Pengembangan program percontohan GI Tourism Indonesia diawali di kawasan Dieng, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, dengan mengangkat tiga produk Indikasi Geografis terdaftar, yaitu Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melaksanakan sejumlah tahapan persiapan sepanjang tahun 2026, di antaranya penguatan pemanfaatan ekonomi Indikasi Geografis melalui marketplace, pendampingan penyusunan konsep dan paket wisata bersama Kementerian Pariwisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program GI Smart Preneur. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan Familiarisation Trip pada 21–23 September 2026 untuk menguji jalur dan pengalaman wisata berbasis ketiga produk Indikasi Geografis tersebut.
Peluncuran GI Tourism Indonesia turut dirangkaikan dengan pengenalan GI Tourism Expedition Book yang memuat catatan pengalaman wisata serta akses digital untuk mengenal produk dan berpartisipasi dalam program pengasuhan tanaman di wilayah asalnya. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Purwaceng Dieng, yang ditandai dengan prosesi penanaman dan penyiraman bibit secara simbolis.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan, penyaluran 10 Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM dan petani di kawasan Pegunungan Dieng, serta penyerahan surat pendaftaran merek kolektif Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pemanfaatan Indikasi Geografis agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat produsen.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya kawasan Dieng sebagai lokasi peluncuran GI Tourism Indonesia.
Menurutnya, program ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara dalam mengembangkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah.
Ia juga berharap kolaborasi dengan Kementerian Hukum dapat diperluas untuk mendampingi pelindungan KI terhadap berbagai produk unggulan UMKM di Jawa Tengah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, hingga November 2026 tercatat sebanyak 286 Indikasi Geografis telah terdaftar di Indonesia, terdiri atas 270 IG Indonesia dan 16 IG asing. Pemerintah juga terus memperluas pelindungan melalui kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang mencakup komitmen pelindungan 72 IG Indonesia di Uni Eropa.
Bagi Kanwil Kemenkum Bali, pengembangan GI Tourism menjadi salah satu referensi dalam mendorong optimalisasi potensi Indikasi Geografis di Bali.
Bali memiliki beragam produk unggulan daerah yang memiliki karakteristik, reputasi, dan keterkaitan dengan wilayah geografis asalnya. Potensi tersebut dapat dikembangkan tidak hanya melalui pelindungan hukum, tetapi juga melalui pemanfaatan ekonomi dan integrasi dengan sektor pariwisata berbasis budaya serta kearifan lokal.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kakanwil Kemenkum Bali bersama jajaran Divisi Pelayanan Hukum, khususnya bidang Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat memperkuat perspektif dan sinergi dalam mendorong pelindungan serta pemanfaatan Indikasi Geografis di Bali.
Dengan demikian, Kekayaan Intelektual tidak hanya menjadi instrumen pelindungan hukum, tetapi juga dapat menjadi aset ekonomi daerah yang meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat identitas daerah, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
(kturnip)