Polda Bali Ungkap Kasus TPPO dan PMI, 9 Orang Diamankan
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Polda Bali melalui Ditreskrimum bersama Polres jajaran berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum (Gakkum) TPPO/PMI yang berlangsung pada 3 hingga 19 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak sembilan orang terduga pelaku berhasil diamankan. Mereka terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama Ditreskrimum Polda Bali dengan Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana.
Hal itu dijelaskan Dirreskrimum Polda Bali Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasubdit IV AKBP Rahmawaty Ismail, S.E., S.I.K., M.M., serta Kasubbid Penmas Bidhumas AKBP Rina Isriana Dewi, S.I.K., dalam konferensi pers di lobi Ditreskrimum Polda Bali, di Denpasar, Jumat (20/11/2026). Acara itu turut dihadiri Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Polres Badung, Gianyar dan Jembrana.
Dijelaskannya, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas praktik perdagangan orang dan segala bentuk eksploitasi terhadap manusia.
Berdasarkan hasil penindakan, terdapat lima laporan polisi yang ditangani Ditreskrimum Polda Bali dan jajaran, yakni satu laporan polisi Ditreskrimum Polda Bali, satu laporan Polres Badung, satu laporan Polres Gianyar, serta masing-masing satu laporan Polres Jembrana dan Polresta Denpasar.
"Dalam pelaksanaan KRYD Gakkum TPPO dan PMI ini, kami melakukan penyelidikan serta penindakan secara serentak di wilayah hukum Polda Bali. Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil diungkap lima laporan polisi dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut," ungkap Kombes Stevy.
Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku. Di antaranya menjalankan kegiatan prostitusi dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa pelayanan BO (booking online).
Selain itu, ditemukan pula dugaan praktik mempekerjakan anak di bawah umur sebagai LC (Lady Companion) atau pemandu lagu yang disertai eksploitasi seksual.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para pelaku. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai sebesar Rp3.680.000, tujuh buah KTP, satu unit iPad, 21 unit telepon genggam, 4 kotak kondom belum terpakai, empat kondom bekas pakai, empat buah handuk, dua buah seprai, dua buku nota pembayaran atau penjualan.
Kemudian, ada empat sarung bantal, satu kartu keluarga, dua unit DVR CCTV, satu buku pemandu lagu, satu botol baby oil, satu lembar tisu bekas pakai, satu unit sepeda motor, satu buah buvet berwarna putih, serta satu buah pelumas.
Lebih lanjut, Kombes Pol Stevy menjelaskan bahwa terhadap sembilan orang yang diamankan saat ini telah dilakukan proses penyidikan.
Penyidik juga melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap para korban, termasuk memberikan penampungan dan pendampingan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
"Kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi para korban. Khusus korban yang masih di bawah umur, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan proses pendampingan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," jelasnya.
Atas perbuatannya, para terduga pelaku dipersangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 420, Pasal 421, dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 88 juncto Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
"Pengungkapan kasus TPPO ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberantas segala bentuk eksploitasi manusia. Tidak ada ruang bagi para pelaku perdagangan orang untuk beroperasi di wilayah hukum Polda Bali. Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang maupun eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia," tegas Kombes Stevy.
(hes/kturnip)