DENPASAR-Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah mengatakan tidak ada pembobolan uang nasabah sebesar Rp 200 miliar di BPD Bali seperti yang diberitakan media. Namun OJK mengakui manajemen BPD Bali sedang bermasalah.
"Menurut kami tidak ada pembobolan, kalau pelemahan memang iya," katanya, Rabu (6/12/2017) dilansir dari Beritabali.com.
Menurutnya, BPD Bali sama sekali tidak bermasalah, justru yang bermasalah adalah managemen didalamnya.
Dia juga mengakui bahwa saat ini ada penggantian direksi BPD Bali. Ada 5 calon yang sudah diajukan. Kelima calon tersebut merupakan orang baru dan tidak ada direksi lama yang diajukan kembali oleh pemegang saham yang merupakan pemerintah Bali.
Hizbullah menyebutkan BPD Bali sama sekali tidak sedang bermasalah sehingga dapat dipastikan dana masyarakat Bali yang tersimpan di sana aman.
"Gak perlu risau dengan banknya," sebutnya.
"Kami mengharapkan akan ada orang yang mampu memimpin BPD Bali sebab masih banyak orang Bali yang bagus, pintar, dan ahli," katanya.
Sementara sumber valid mengatakan, saat ini memang tengah terjadi perebutan kursi direksi di internal BPD Bali.
"Ada saling jegal antar pemegang saham untuk menggolkan usulan direksi masing-masing," ujar sumber.
Sumber menjelaskan, usulan dari Badung ditolak demikian juga dari Karangasem.
"Usulan dari Giri Prasta (Bupati Badung) ditolak, sehingga membuat uring-uringan karena Badung pemegang saham mayoritas. Usulan yang dari Karangasem, Lanang Sumerta, mantan direksi dulu, juga ditolak karena banyak pengaduan," imbuh sumber ini.
Sumber ini menyayangkan, kenapa BPD Bali lama direksinya vakum. Seharusnya sebelum berakhir sudah bisa ditetapkan. "Kan bahaya kalau lama tidak ada direksi di BPD Bali," pungkasnya.
Pasek Dukung Kejati Bongkar Tuntas Dugaan Kasus di BPD Bali
Senator atau anggota DPD asal Bali, Gede Pasek Suardika, sempat mengutarakan mendukung upaya pihak kejaksaan yang sedang membongkar kasus dugaan pembobolan Bank BPD Bali dengan nilai fantastis Rp 200 Miliar.
"Saya mendukung langkah Kejati untuk membongkar tuntas. Selamatkan uang Rakyat Bali,"tegas Pasek, terkait apa yang ditulisnya di akun Facebooknya.
Sebagaimana diketahui, pada laman Facebooknya, Gede Pasek Suardika menulis: "Pagi-pagi baca koran Rakyat Merdeka di Jakarta, jujur sangat mengagetkan. Kejaksaan sedang membongkar dugaan pembobolan BPD Bali sebanyak Rp 200 M. Kalau benar, betapa enaknya oknum pengusaha itu berkolusi dengan oknum internal BPD Bali dari me mark up jaminan sampai mendapatkan dana sebesar itu. BPD Bali jelas bank milik masyarakat Bali karena sahamnya milik Pemda seluruh Bali.
Dan modal uangnya pun berasal dari APBD sejak dulu maupun saat penambahan saham. Penabungnya pun mayoritas masyarakat Bali. Semoga saja tidak ada keterlibatan oknum eksekutif dalam pembobolan uang rakyat Bali tersebut.
Padahal kita sering rasakan dan dapat laporan betapa rumitnya pengusaha kecil di Bali untuk dapat kredit. Walaupun sudah jelas-jelas punya usaha. Rakyat Bali susah dapat kredit, pengusaha tipu-tipu dapat ratusan miliar rupiah.
Saya dukung Kejaksaan Tinggi Bali membongkar tuntas praktek jahat ini dan mungkin juga kasus serupa di BPD Bali. Jujur saya punya keyakinan kasus ini bisa dibongkar habis karena ada sosok Wakajati Bali IB Wiswantanu yang punya track record kuat di bidang pemberantasan korupsi.
Saat tugas di Kejati DKI Jakarta, ketika masih era SBY, kasus korupsi Videotron yang libatkan anak Menkop UKM Syarief Hasan mampu dibawanya ke pengadilan walau dengan tekanan yang sangat kuat. Semoga Tim yang di Kejati Bali saat ini semua kompak menyelamatkan uang rakyat Bali tersebut.
Dan seluruh rakyat Bali harus mendukung dan mengawal kasus ini. Sebab Rp 200 miliar itu bila diberikan kredit untuk UMKM maka bisa ribuan orang terbantu usahanya di Bali.
Dukung dan kawal kasus ini. Bongkar sampai ke akar dan beking yang ikut memainkan. Tolong bantuannya, usai dibaca dan direspon lanjut dishare sampai seluruh masyarakat Bali tahu uang mereka dijarah di BPD Bali. Sehingga perlu dikawal tuntas bersama-sama," tulisnya. (bbc)
