Koster Siapkan Skema Kebijakan Bagi Terdampak Ekonomi Covid-19
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan skema kebijakan strategis bagi masyarakat dan dunia usaha khususnya UMKM terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap saat Gubernur Koster yang didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati memberikan keterangan pers seusai Rapat pembahasan Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat dan Dunia Usaha di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (13/4).
Dalam Kesempatan itu, nampak pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Trisno Nugroho dan kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali-Nusra Elyanus Pongosoda.
Sebagai langkah awal, akan segera dipetakan, manakah masyarakat yang betul-betul terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Yang nantinya akan didata secara rinci yang selanjutnya pemberian bantuan disesuaikan dengan program yang berbasis kebutuhan.
Adapun program bantuan yang disiapkan itu. Pertama, mereka yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
Lalu dari Kementrian Tenaga Kerja, lewat Program kartu Pra-Kerja, yang juga bersumber dari APBN. "Semua sedang dihitung, berapa kapasitas yang terjangkau untuk Bali. Sedang dihitung nilainya dan kebutuhan untuk Bali. Kekurangannya, akan diback-up oleh daerah," ujarnya.
Untuk pendanaan, selain berasal dari relakasi anggaran lain, juga akan ditambah salah satunya bersumber dari dana desa. "Dana desa adat yang sudah menerima bantuan provinsi masing-masing desa sebesar Rp 300 juta rupiah, sebagian kita akan gunakan untuk penanganan Covid-19 ini," sebutnya.
Pihaknya juga akan menggunakan APBD Provinsi untuk kebutuhan dasar berupa sembako. "Dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya sehingga untuk jangka tiga bulan ke depan, kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarkat yang terdampak. Contohnya sopir, tukang ojek, tukang parkir, pekerja yang terkena PHK, dirumahkan, yang masuk kategori tidak mampu. Semua akan kita data," terangnya.
Sedangkan untuk dunia usaha, sektor informal, warung, pedagang tradisional, UMKM dan koperasi telah disiapkan pula kebijakan. "Ini juga kita petakan. Antara lain ada skema yakni Kredit usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan restrukturisasi pinjaman dari Bank Indonesia, serta fasilitas relaksasi pinjaman dari OJK. Ini juga sedang dihitung semua," ujarnya.
Sementara bagi mereka yang tidak terjangkau oleh kebijakan yang telah disiapkan tadi, akan diatasi dari skema kebijakan pemerintah daerah. "Dipimpin Bapak Wagub selaku tim percepatan pemulihan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan pariwisata," katanya.
Pun saat Covid-19 ini berakhir, Pemprov telah menyiapkan skenario kebijakan untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian, khususnya pariwisata, UMKM, sektor informal dan koperasi.
"Kita pertajam lagi agar lebih fokus, terarah dan tepat sasaran sehingga dampak Covid-19 ini terhadap perekonomian Bali dapat kita kendalikan dan tidak terlalu berdampak buruk terhadap perekonomian Bali," jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur Koster juga memuji komitmen BI dan OJK yang dinilai luar biasa untuk ikut membantu penuh upaya pemulihan perekonomian Provinsi Bali. "Setiap minggu akan kita update, sehingga skemanya solid untuk diterapkan, dan realistis untuk diwujudkan. Kita akan lebih cepat menghadapi dampak-dampak Covid-19 ini," tutupnya. (ISU/PDN)
