Hadapi Persaingan Global, SDM LPD Didorong Bersertifikasi
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Lembaga Perkredita Desa (LPD) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolaan melalui sertifikasi kompetensi.
"Standard kompetensi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan," kata Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali I Nyoman Cendikiawan di Denpasar, Selasa (6/2/2018).
Upaya itu untuk menyiapkan daya saing global menghadapi arus teknologi.
Kegiatan itu disampaikan ketika Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPD Bali di Hotel Nusa Indah Denpasar.
Hal itu agar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
Menurutnya, Pemerintah Daerah juga konsisten memberikan pembinaan lembaga keuangan milik desa pekraman.
Lebih lanjut disampaikan, LPD sebagai lembaga keuangan tradisional harus dikelola secara profesional dalam menumbuhkan kepercayaan krama Bali sebagai lembaga keuangan komunitas.
Untuk itu ke depan melalui BKS LPD Bali memandang pentingnya sertifikasi kompetensi bagi Kepala LPD dan jajaran pengelolanya.
Pada Rakerda LPD kali ini telah mengagendakan tiga hal, yakni tentang rencana kerja dan laporan keuangan, tentang sertifikasi kompetensi dan LSP serta tentang Dana Penjamin Simpanan (DPS) dan Dana Penyangga Likuiditas sebagai amanat dari Perda untuk mengamankan dana-dana masyarakat yang dihimpun LPD agar keamanan dana bisa dijamin.
"Rakerda kita kali ini untuk pengembangan LPF ke depan dengan konsep persatuan dan kebersamaan di bawah binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kita diharapkan LPD menjadi harapan di masa mendatang. Konsep kita menengok masa lalu, melihat masa kini dan menatap masa depan, kita bisa wujudkan," ujarnya.
Dengan demikian, sertifikasi kompetensi SDM LPD di Bali diharapkan sudah bisa dilaksanakan pada bulan Maret mendatang didukung pembentukan lembaga kompetensi.
Di awali berbagai bentuk pelatihan serta akan dilanjutkan dengan tahapan untuk sertifikasi kompetensi.
LPD Bali berjumlah 1.433 yang didukung karyawan hampir 8 ribu orang dengan memiliki aset total Rp 18,4 Triliun Rupiah lebih dan berhasil menyisihkan laba lebih dari Rp564 Miliar lebih.
"Harapan dengan sertifikasi, bulan Maret kita mulai pelatihan-pelatihan dulu dan uji menyesuaikan. Ini didukung dana dari LPD yang disetor dari keuntungan, kembali berupa pelatihan. Maret sudah bisa kita lakukan, di awali dari kepala LPD hingga pengawas," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubdit) Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi Kementrian Ketenagakerjaan Muchtar Azis juga menambahkan, sertifikasi merupakan amanat Perda dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM yang ada di LPD masing-masing.
Diketahui awal pendirian LPD telah didukung tenaga kerja yang memiliki pengalaman cukup panjang sehingga kerja yang dinilai sudah profesional itu juga harus didukung dan dibuktikan benar yang harus di sertifikasi.
"Kompetensi dan sertifikasi apapun bidang pekerjaannya dan lebel seseorang pekerjaan harus dikelola profesional dan baik harus punya kompetensi, bisa dibuktikan dengan sertifikasi," ucapnya.
Untuk itu, ke depannya LPD agar dikelola tenaga kerja progesional atau memiliki kompetensi karena pengelolaan yang berlangsung berhubungan langsunh dengan masyarakat atau krama pemilik LPD.
"Bagaimana menyiapkan perangkatnya dulu, harus ada standar dari para praktisi yang harus disepakati. Tentu kita buat lembaga sertifikasinya kalau semua sudah jalan semua bisa dilakukan," tambahnya.
Diakuinya selama ini untuk meningkatkan SDM LPD dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga bila BKS LPD Bali sufah memiliki wadah pelatihan dinilai sangat relevan dalam mengelola LPD, ini akan menjadi media untuk meningkatkan kemampuan komunitas LPD menjadi lebih terarah ke depannya.
"Secara umum LPD dilihat sebagai aset nasional dari akar bawah yang diperkuat dan diberdayakan masyarakat adatnya. Pendekatan kultur yang dimiliki masyarakat Bali sebagai faktor utama LPD ke depan akan berkembang lebih baik sejauh dikelola oleh SDM handal," tutupnya. (ISU/PDN)
