Pemprov Siapkan Upaya Preventif Cegah Penularan Covid-19 dari Turis Asing

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Menjawab kekhawatiran akan merebaknya kembali virus Covid-19 yang bakal dibawa oleh wisatawan asing saat dibukanya pariwasata Bali untuk turis mancanegara, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengambil sejumlah langkah preventif.

Penegasan itu disampaikan Cok Ace saat menjadi narasumber pada program Metro TV secara langsung via sambungan Skype Indonesia Town Hall dengan tema ‘Cara Baru Berwisata’, Senin (20/7) yang juga menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, CEO Tiket.com George Hendrata, Ketua PHRI Indonesia Hariyadi B.S. Sukamdani, serta Ketua ASITA Indonesia Nunung Rusmiati.

“Kami telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang Protokol Kedatangan Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri. Dalam surat edaran itu diatur berbagai hal yang harus dipenuhi, seperti surat pernyataan dan hasil negatif Covid-19,” jelasnya.

Sementara untuk meyakinkan pihak asing terhadap Bali, Pemprov tengah meningkatkan berbagai fasilitas, baik di ruang publik maupun fasilitas kesehatan.

“Jumlah bed RS kita tambah, fasilitas penanganan Covid-19 kita tingkatkan. Ini bukannya kita berharap jumlah kasus naik, kita terus cegah hal tersebut. Ini lebih kepada menjaga trust para wisatawan kepada pengelolaan pariwisata di tengah pandemi di Bali,” tegasnya.

Cok Ace pun juga memastikan bahwa percepatan penangan Covid19 di Bali sudah sangat baik. Hal ini kata dia dibuktikan dengan tingkat angka kasus yang cukup rendah di Indonesia serta fatality rate yang juga rendah sekitar 1,58 persen.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan desa adat. “Kami bekerja sama dengan desa adat untuk mengatur masyarakat, bahkan berbagai sanksi telah diberlakukan oleh desa setempat. Pada umumnya masyarakat Bali adalah masyarakat yang patuh, sehingga kami bisa menekan angka kasus,” ujarnya.

Sementara soal ketegasan pemerintah daerah terhadap pelanggaran protokol kesehatan, menurutnya tidak perlu diragukan. Dicontohkannya terhadap kegiatan yoga massal di tengah pandemi, pemerintah langsung mendeportasi warga negara asing selaku penyelenggara.

“Sebenarnya kegiatannya bagus untuk kesehatan, namun kita harus tetap menegakkan peraturan, makanya kita tindak dengan tegas,” sebutnya.

Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan untuk kasus Covid-19 di Indonesia jangan dilihat secara global, tapi dilihat kasus per daerah. Seperti halnya beberapa provinsi atau kabupaten yang cukup berhasil menangani virus ini, dan pusat merasa sudah layak membuka industry pariwisata mereka.

“Seperti Bali, Jogja atau pulau Bintan. Daerah-daerah ini dinilai cukup berhasil dalam menangani Covid-19, sehingga cukup layak dibuka,” sebutnya. Apalagi saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 telah menpunyai data riil tentang penyebaran virus ini, sehingga memudahkan para wisatawan untuk memutuskan akan berwisata ke mana.

Untuk membuka kran pariwisata sendiri, Menko Luhut mengatakan Indonesia tengah menjajagi dengan negara-negara sahabat. Tentu lanjut dia dibutuhkan perjanjian kedua belah pihak agar warga mereka merasa aman. Semua hal itu menjadi dasar pertimbangan pemerintah memutuskan membuka pariwisata untuk domestik Indonesia tanggal 31 Juli dan mancanegara pada 11 September mendatang.

Dikatakan Luhut, sektor pariwisata adalah sektor yang menghidupi sektor-sektor lainnya khususnya UMKM dan masyarakat berbagai kalangan serta mampu menggerakkan perekonomian nasional. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah betul-betul menyiapkan berbagai keperluan, fasilitas serta sarana prasarana dalam menarik wisatawan.

Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah juga tengah berusaha mendorong bergeliatnya ekonomi terutama di sektor pariwisata dengan melakukan perjalanan dinas. “Jangan dikritik dulu langkah pemerintah, ini juga sebagai upaya menggeliatkan kembali hotel atau travel yang mati suri selama ini,” ungkapnya.

Para pelaku pariwisata pun sangat menyambut positif rencana ini. Mereka mengaku pariwisata adalah sektor pertama yang terkena dampak, dan menjadi sektor terakhir dalam pemulihan. Mereka juga meyakinkan bahwa wisatawan asing sudah sangat menunggu untuk datang berwisata  ke Indonesia.

Di samping itu dijelaskan juga bahwa banyak daerah yang sudah siap membuka pariwisata mereka. Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. (ISU/PDN)