Koster: Petani Pejuang Ketahanan Pangan Bali, Jangan Mereka Dirugikan
JEMBRANA, PODIUMNEWS.com – Selama ini Bali terlalu terlena pada gemerlap industri pariwisata, hingga nyaris melupakan pertanian sebagai akar budaya agraris yang berabad-abad menghidupi perekonomian masyarakatnya dan menjadi roh keberlangsungan seni, adat serta budaya Bali itu sendiri. Padahal, sektor pertanian telah berulangkali membuktikan diri paling mampu bertahan tatkala pariwisata mengalami kemerosotan akibat peristiwa Bom Bali dan pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat pelepasan ekspor kakao fermentasi khas Jembrana ke Osaka, Jepang, di Subak Abian Dwi Mekar, Desa Pohsanten, Jembrana, Kamis (20/8).
"Dengan melihat peristiwa itu, kita sudah seyogyanya memperhatikan pertanian dari hulu sampai hilir," kata Koster yang melahirkan kebijakan keberpihakan terhadap pertanian melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali
Alasan Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyerukan dunia pertanian harus dibangun secara nyata dari hulu sampai hilir, karena ia melihat belakangan ini sektor pertanian Bali sangat tertinggal. Padahal mesti diingat, budaya agraris telah melahirkan organisasi kemasyarakatan subak yang khusus mengatur sistem irigasi persawahan.
Subak pula terbukti mengharmoniskan hubungan manusia dengan Sang Penciptanya, manusia sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya hingga menjadi daya tarik pariwisata dunia.
Koster kemudian pun menyebut petani pada pandemi Covid-19 adalah pejuang ketahanan pangan Bali yang tanpa mengenal waktu terus bekerja, namun kondisinya tertinggal. "Sangat tertinggal dunia pertanian kita, belum lagi ada petani kita yang ngambek, karena tidak diberikan kepastian harga. Petani kita sudah capek-capek mencangkul, memberikan pupuk, merawat hasil pertaniannya, dan memanen, namun tidak laku hasil panennya," tutur Koster.
Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini dengan tegas mengajak semua bupati/walikota se-Bali agar memperhatikan nasib petani dengan memberikan kepastian harga dan menyediakan pasar untuk produk mereka. "Sekaranglah momentum yang tepat menyeimbangkan sektor pertanian Bali, Pariwisata dengan Industri Branding Bali. Caranya kita tangani lebih serius dan lebih terarah, hasil produksi gabah yang sebelumnya diambil oleh tengkulak, harus dikendalikan sekarang," tegasnya.
Menurutnya, di wilayah Jembrana masih ada tengkulak yang dengan tega membeli gabah petani dengan harga sangat murah. Hal ini jangan lagi terjadi, maka harus berpikir progresif dengan tidak menjual gabah ke tempat lain apalagi keluar pulau. Karena setelah menjadi beras, mereka kembali menjualnya ke Bali. “Padahal, kita di Bali memiliki potensi untuk memproduksi gabah itu menjadi beras, dan kalau ini serius kita lakukan, maka masyarakat Bali tidak akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan ekonomi,” terangnya.
Sebagai penutup, Koster menegaskan bahwa semua pihak tanpa terkecuali wajib memberikan keuntungan kepada petani, jangan lagi merugikan mereka. Mewujudkan itu, maka penanganan bantuan untuk petani mulai tahun 2021 mesti dari hilir pada.
Di mana sebelum menunggu 2021, Koster telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Pasar Gotong Royong Krama Bali sebagai upaya terobosan untuk mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani, nelayan, perajin, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. (BAS/PDN)
