Dispar Bali Monitoring Penerapan Prokes di Sejumlah Objek Wisata
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring terhadap penerapan protokol kesehatan pada sejumlah sarana industri pariwisata dan objek wisata di Pulau Dewata.
Pihaknya berharap dengan disiplin penerapan protokol kesehatan, maka penularan Covid-19 pada industri dan objek wisata dapat dihindari.
"Jadi kami sesuai tugasnya, turun untuk memonitoring dan memastikan bahwa industri-idustri pariwsata telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik," ujarnya seusai mengikuti Diskusi Forum Komunikasi antar Media di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (10/9).
Sementara menyangkut kunjungan wisatawan domestik ke Bali, Astawa mengatakan bahwa terdapat kemungkinan kekhawatiran mereka untuk menumpang pesawat. Sehingga mereka lebih memilih menempuh perjalanan melalui darat.
Selain itu, kondisi perekonomian masyarakat yang sedang menurun membuat sebagaian dari mereka menunda rencana berwisata.
"Sekarang baru empat-lima ribu wisatawan domestik yang datang. Kalau weekend itu bisa sampai lima ribu. Sedangkan hari-hari biasa, kisaran 2.500 orang per hari. Jadi dari situ, analisis pakar pariwisata karena wisatawan khawatir terhadap keselamatannya dan juga dari sisi kebutuhan primernya yang didahulukan," tuturnya.
Astawa menambahkan, wisatawan domestik yang datang ke Bali terbanyak mengunjungi Pantai Pendawa yang mencapai 1.000 wisatawan per harinya.
"Kemudian di Kebun Raya, Bedugul, Kintamani, dan juga Tanah Lot," ungkapnya. Sementara terkait penerapan Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan, pihaknya telah turun bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk memonitoring. "Ini harus kita jaga dan ketatkan," imbuhnya.
Sedangkan terkait sertifikasi protokol kesehatan di industri pariwisata, Astawa mengungkapkan bahwa sudah ada 126 hotel berbintang tiga, empat dan lima yang telah mengantongi sertifikasi tersebut.
"Untuk Asita itu sudah 26, sedangkan kabupaten/kota, sudah ada ratusan diverifikasi," tandasnya. (BAS/PDN)
