Pemerintah Perlu Evaluasi Alutsista Dimiliki TNI
JAKARTA, PODIUMNEWS.com -Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengingatkan Pemerintah perlu melakukan evaluasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI saat ini.
Susaningtyas, di Jakarta, Senin (26/4), menanggapi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali yang menyebabkan 53 awak kapal selam itu gugur, mengingatkan bahwa kejadian ini harus menjadi peluit peringatan agar pemerintah mengevaluasi alutsista yang dimiliki, termasuk sistem perawatan (MRO)-nya, berikut juga kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya.
Wanita yang biasa Nuning ini, menyatakan pula, tak hanya itu, evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan, agar para perwira mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan terkait teknologi alutsista yang mumpuni.
"Scholar Warrior (perwira/prajurit akademik) harus semakin banyak di TNI. Komandan KRI Nanggala Letkol Laut (P) Heri Oktavian lulusan NTU Singapura dan sesko-nya di Jerman. Sedih sekali harus jadi anumerta di usia muda. Evaluasi alutsista penting, agar tak semakin banyak putra terbaik bangsa menjadi anumerta pada usia muda," kata Nuning.
Nuning pun menyetujui rencana Pemerintah akan memberikan kenaikan pangkat bagi seluruh awak KRI Nanggala-402.
"Untuk kenaikan pangkat, saya setuju dan anak-anak mereka sedapat mungkin disantuni sekolahnya," kata Nuning pula.
Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena kepada 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur karena tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan utara Pulau Bali.
Presiden Jokowi dalam keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala-402 hingga jenjang pendidikan strata-1 (S-1).
"Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut," ujar Presiden Jokowi. (ANT/ISU/PDN)
