Sekda Badung - BPKP Bahas Antisipasi Polemik BLT PPKM
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT) Masa PPKM, Kamis (12/8) di Denpasar.
“Bantuan ini untuk meringankan beban perekonomian masyarakat Badung di masa PPKM. Namun pemberian BLT ini harus sesuai aturan yang berlaku agar tidak menyebabkan polemik dan permasalahan hukum di kemudian," ungkap Adi Arnawa.
Menurut Adi Arnawa, kebijakan BLT dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta ini sangat disambut antusias masyarakat Badung. “Kami bersama-sama hadir di sini untuk bisa diberikan panduan dan acuan serta kebijakan dalam pemberian BLT kepada masyarakat kami di Badung,” ujarnya.
“Apa yang menjadi regulasi dan kepastian kebijakan nantinya dapat kami jadikan dasar pertanggungjawaban di kemudian hari," imbuhya.
Sementara Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Luh Putu Suryanithi berharap adanya masukan terkait administrasi dalam laporan keuangan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap bimbingan dan arahan BPKP perwakilan Provinsi Bali untuk kami pakai sebagai acuan dalam pemberian BLT di Badung," ujarnya.
Sementara Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Mohammad Masykur berharap pemberian BLT ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyalahi aturan. “Tertib administrasi harus, dan tertib hukumnya juga harus jelas, agar pemberian BLT dapat berjalan dengan baik dan masyarakat terdampak sangat merasakan manfaatnya," tegas Masykur.
Hadir pula dalam rakor itu, Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang APD Adrian Puspawijaya Kadis Sosial I Ketut Sudarsana dan Kabag Hukum Setda Pemkab Badung A.A. Asteya Yudhya. (ISU/PDN)
