Pengusaha Kian Terpuruk, Apindo Harap Ada Kelonggaran
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Bali yang masih dalam zona 4 pandemi covid-19, membuat para pengusaha dan pekerja semakin dirundung kecemasan. Bahkan bila kondisi ini akan terus berlarut, dipastikan akan membuat para pengusaha dan pekerja bangkrut.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali, Wayan Sandra mengakui, pengusaha dan pekerja ibarat dua sisi mata uang. Keduanya saling mendukung dan saling memberikan arti.
Hanya saja saat ini keduanya diterpa musibah, sehingga keduanya tak berdaya. “Kami dari Apindo berjarap, dalam penerapan PPKM zona 4 ini dilakukan lebih humanis dan ada kelonggaran sehingga memberikan efek psikologis bagi pengusaha dan pekerja,” kata Sandra.
Kalaupun saat ini pengusaha rame-rame melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan karyawannya, itu tidak berarti pengusaha tidak memerlukan karyawan tapi operasional mereka sudah tidak ada.
“Untuk itulah kami di Apindo berharap pemerintah bersama satgas covid masing-masing daerah bisa ikut memotivasi pengusaha dan pekerja yang sedang terpuruk,” kata Sandra.
Secara jujur anggota Komisi III DPRD Badung ini mengaku tidak paham, terkait penentuan zona (level) satu daerah dalam kasus pandemi covid. Hanya saja, pihaknya berharap jangan sampai zona itu justru memunculkan stigma negatif sehingga pengusaha dan pekerja semakin kehilangan harapan.
Sebagai ilustrasi politisi senior PDI Perjuangan asal Dawas ini menyebutkan, kasus kematian covid di lingkungan rumahnya saat ini, didominasi oleh mereka yang memiliki penyakit bawaan kronis. Seperti karena usia di atas 80 tahun dan mengidap sesak nafas, serta ada juga yg sudah cuci darah berulangkai dan akibat terpapar covid meninggal.
“Nah kasus kasus kematian seperti ini apakah masuk dalam daftar kematian akibat covid, sehingga status zona 4 tidak turun,” kata Sandra dengan nada tanya.
Menurut Wayan Sandra, pengusaha di Badung sebagian besar di sektor pariwisata. Mereka merupakan kumpulan orang yang disiplin. Karena mereka sudah terbiasa menghadapi tamu dan resiko, sehingga bila mereka diberikan kelonggaran dengan penerapan prokes yang ketat pasti bisa.
“Kami yakin bila bisnis pariwisata mulai dilonggarkan dengan prokes yang ketat akan bisa dilaksanakan sehingga pergerakan ekonomi bisa berjalan,” katanya. (EDY/RIS/PDN)
