Indonesia-Jerman Sinergi Percepat Program Perhutanan Sosial
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Pemerintah Jerman bersinergi untuk mendukung percepatan program perhutanan sosial melalui Forest Programme V: Social Forestry Support Programme yang dilaksanakan selama 7 tahun dari 2021 hingga 2027.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan Dirjen PSKL KHLK Bambang Supriyanto menjelaskan dalam Forest Programme V, pemerintah Jerman juga akan berkontribusi melalui pendanaan sebesar 11,5 juta Euro (sekitar Rp192,3 miliar) dan komitmen tambahan sebesar 10 juta Euro (sekitar Rp167,2 miliar).
“Perhutanan sosial adalah salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan nasional, sebagai kebijakan afirmatif negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dalam kontek distribusi pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat, yang sekaligus sebagai upaya untuk untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dalam aspek ekonomi, sosial dan ekosistem,” kata Dirjen PSKL KLHK dalam keterangan resmi yang diperoleh Rabu (29/9) terkait peluncuran Forest Programme V.
Lebih lanjut Dirjen PSKL KLHK menjelaskan, Forest Programme V tersebar di empat lokasi, yaitu: Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Jabar), dan Kabupaten Madiun di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Untuk Kabupaten Sanggau, kata dia, Forest Programme V akan melaksanakan model pengembangan ekonomi wilayah berbasis hutan adat.
Model ini dinilai berhasil meningkatkan sumbangan ekonomi berbasis kearifan lokal pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat.
Sedangkan untuk Kabupaten Garut, Forest Programme V telah melaksanakan model pengembangan 17 Kelompok Tani Hutan.
“Model pengembangan 17 Kelompok Tani Hutan di Garut telah mampu merubah pola sayur menjadi kopi agroforestry dan didukung koperasi pengolahan dan pemasaran kopi untuk ekspor mancanegara sehingga cocok untuk sekolah lapang,” jelas dia,
Dirjen PSKL KHLK menambahkan, di Kabupaten Sikka dan Ngada, program ini memangkas rantai pemasaran (market chain) bambu melalui pembangunan industri pres bambu.
Berkurangkan rantai pemasaran ini, lanjut dia, memungkinkan penurunan biaya transportasi ketika kelompok tani menjualnya kepada offtaker bambu lamina di Bali. sehingga mereka mendapat nilai tambah ekonomi.
“Demikian juga di Madiun dengan potensi komoditi porang yang berorientasi kepada ekspor,” kata dia. (COK/RIS/PDN)
