RS Negara Dilengkapi Mushola, Tamba: Masih Dinilai Salah
JEMBRANA, PODIUMNEWS.com – Setelah 87 tahun sejak berdirinya, kini RS Negara sudah mampu melengkapi prasarana mushola bagi para pembesuk yang beragama Islam. Dengan demikian, harapan warga muslim di Jembrana agar RS Negara dilengkapi mushola sudah terwujud.
Bupati Jembrana Nengah Tamba saat acara peresmian mushola tersebut, Kamis (16/12) mengakui adanya aspirasi umat muslim terkait pengadaan mushola di lingkungan RS.
“Karena adanya aspirasi dari umat muslim itulah maka sejak saya dilantik, berkoordinasi dengan dirut RS agar mushola bisa diwujudkan,” katanya.
Kedepan, kata Bupati asal Desa Kaliakah ini, juga harus dipikirkan bagi Umat kristiani untuk fasilitas ibadah. Apalagi masih ada lahan tersedia di sekitar RS. Dengan fasilitas yang sudah dibangun, Tamba berharap bisa memberikan manfaat, terutama ketenangan bathin bagi warga yang sedang memgalami kesusahan dimana keluarganya sedang di rawat di RS Negara.
“Saya pastikan bagi yang sholat di mushola ini nanti, ada keluarganya yang dirawat di RS, dan semoga mushola ini nanti mampu menjadi penyemangat jiwa dalam menghadapi musibah,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD Bali ini mengakui, sejak dilantik sebagai bupati sudah berusaha bekerja keras dan mewujudkan aspirasi warganya. Namun toh masih saja ada yang menilai negatif bahkan cenderung minor dan menyalah-nyalahkan.
Seperti masalah rumor penghapusan jasa layanan puskesmas khususnya rawat inap. Memang betul pemda sedang melakukan evaluasi terkait layanan seluruh puskesmas, baik poli klinik, rawat inap dan layanan umum. Evaluasi yang dilakukan meliputi kunjungan pasien, SDM, fasilitas pendukung seperti peralatan medis, AC, listrik dan lainnya.
Kalau hasil evaluasi nanti menjukan bahwa kunjungan pasien sedikit alias menurun, itu berarti tingkat kesehatan masyarakat di Jembrana sudah bagus. Dengan demikian ada hal-hal yang bisa dilakukan efisiensi.
Namun demikian, layanan rawat inap terutama bagi Puskesmas yang jaraknya jauh dengan RS Negara seperti Kecamatan Pekutatan dan Gilimanuk, rawat insp tetap dipertahankan. Sementara bagi Puskesmas yang jaraknya dekat dengan RS Negara seperti Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo bisa saja kasus-kasus emergensi langsung ke RS Negara.
Begitu juga dengan isu pemutusan tenaga kontrak. Tidak ada istilah pemutusan, tapi semua tenaga kontrak yang habis kontraknya memang harus mengajukan lagi permohonan dan mengikuti proses testing.
“Jadi tidak ada karena suka atau tidak suka lantas dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi karena mereka memang sudah selesai kontraknya dan kalau mau kembali jadi tenaga kontrak harus mengikuti proses awal kagi,” tegas Tamba. (EDY/PDN)
