Kepala BNPT: Riset Sangat Menentukan Arah Kebijakan
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Langkah konkrit mengenai pencegahan terorisme membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Riset, dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sangat menentukan arah kebijakan.
“Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan BNPT bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kami juga sudah melakukan riset bekerja sama dengan perguruan tinggi,” ujar Kepala BNPT, Boy Rafli Amar saat beraudiensi dengan Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta (26/1).
Terkait survey indeks radikalisme, Boy mengatakan, kami ekspose terbatas untuk menjadi bahan diskusi mengenai langkah apa yang akan kita ambil.
“Masalah terorisme dan radikalisasi tidak lepas dari pengaruh-pengaruh global. Seperti halnya virus corona yang tidak terlihat, korban radikalisme ada yang tidak bergejala dan bergejala,” ungkapnya.
“Pandemi, kami yakin akan mereda karena ada vaksin, demikian juga dengan radikalisme, kami juga membutuhkan vaksin,” tegas Boy. “Vaksin tersebut kami garap di hulu, di antaranya mengenalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan moderasi keagamaan, dan mengurangi potensi kekerasan,” tambahnya.
Dengan kapasitas yang dimiliki oleh BRIN, Kepala BNPT meyakini kualitas riset akan semakin akuntabel. “Kami berharap ini menjadi peluang bagi BRIN dan dapat bersama-sama memikirkan bagaimana langkah-langkah penanggulangan terorisme. Ini bukan hanya satu faktor saja, melainkan banyak variabel yang perlu kita dalami dan sentuh dalam konsep pentahelix,” tuturnya.
Dirinya berujar, tidak ada yang bisa memastikan siapapun di negara kita yang pertama tidak akan menjadi target terorisme, ataupun bisa tertinggal menjadi pelaku kejahatan terosrisme. “Kita bisa secara tiba-tiba menjadi korban, tertarik dengan ajaran dan ajakan dari kelompok ideologi yang berkembang secara masif dan global,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Boy mengatakan, korban (radikalisme) memang bukan orang Indonesia saja, melainkan berbagai negara. Ia menyebutkan, lebih dari 2100 korban terorisme di seluruh dunia yang tercatat, di antaranya hampir 70% masih ada. Nasibnya hingga hari ini beragam, ada yang dipenjara, pengangguran, meninggal dunia, relokasi pindah ke daerah konflik lainnya.
“Masyarakat internasional yang hadir dalam kegiatan-kegiatan radikalisme bisa mencapai 30.000, mereka menjadi korban propaganda jaringan tersebut dengan tawaran-tawaran yang membuat mereka senang,” urainya.
Terutama di kalangan generasi muda, ia menggagas, kita perlu lakukan riset bagaimana anak muda menyikapi fenomena ini. “Beberapa lembaga riset yang secara parsial di kota-kota tertentu, misalnya di Kota Bandung menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Semoga riset yang kita dilakukan nanti dapat menjaga keharmonisan dan keberagaman bangsa kita bisa lestari sepanjang masa,” paparnya.
“Tentunya disertai keberadaan para ahli di BRIN, akan sangat memberikan dukungan terhadap tugas-tugas kami,” sambungnya.
Kepala BNPT yang ahdir bersama jajaran pimpinannya juga mengatakan, BNPT memiliki Tim Sinergitas 46 kementerian dan lembaga, berkaitan dengan program pencegahan ke dalam internal lembaga. Selain itu, berkaitan juga dengan program pemanfaatan sumber daya yang dimiliki kementerian dan lembaga, untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terorisme.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, pada prinsipnya BRIN sangat terbuka dan mendukung program BNPT. “Kami berkewajiban mengembalikan layanan riset ke seluruh kementerian dan lembaga,” tegasnya.
“Sepanjang yang saya ketahui, secara tradisional, kami sudah memiliki kajian seperti radikalisme, separatisme, nasionalisme, dan lainnya. Hasil kajian tersebut sudah digunakan oleh Kementerian Polhukam,” tambahnya.
“Kita bisa bersama-sama menyelenggarakan survei tersebut, untuk mendukung kebijakan dan strategi,” kata Handoko. Ia menjelaskan, survey di BRIN multi aspek dan terintegrasi, tidak menyusun rekomendasi kebijakan sendiri-sendiri.
“Khususnya yang isunya sensitif kami integrasikan dengan isu lainnya, misalnya dengan kajian demografi. Kami arahkan periset melakukan riset yang saling berintegrasi lintas disiplin ilmu,” terangnya.
Upaya Pencegahan Radikalisme di Internal
Mengenai pencegahan radikalisme di internal lembaga, Handoko mengakui BRIN membutuhkannya. “Aspek radikalisme ini berpotensi ada di mana saja, termasuk di lingkungan kaum intelektual, dan kami tidak punya tools untuk mengukur ideologi. Itu perlu dilakukan bukan untuk menghukum namun untuk mencegah. Kita bisa bekerja sama dalam skema manajemen talenta, misalnya,” urainya.
Dengan beberapa instansi, Kepala BNPT menjelaskan, timnya melakukan profiling awal, berikutnya instansi dapat menindaklanjuti. BNPT juga memiliki Tim 11, bekerja sama dengan PANRB, khusus monitoring ASN. “Kami juga bekerja sama dengan Kominfo melalui sistem pelaporan online. Laporan disampaikan ke pimpinan instansi,” jelasnya.
“Jika perlu pendalaman, data dapat dikirimkan ke BNPT untuk ditindaklanjuti. Bentuk tindaklanjutnya dapat berupa pembinaan, teguran, pemberhentian, bahkan sampai pidana,” kata dia melanjutkan.
Kepala BNPT sangat menyayangkan banyak beredar teks agama untuk meyakinkan pihak tertentu, yang akhirnya menimbulkan sikap intoleran. Selain itu, lebih lanjut ia mengatakan, pelaku memusuhi orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengannya.
“Radikal dalam kamar sendiri tidak apa-apa. Namun jika radikal di ruang publik, itu berbenturan dengan hukum publik. Tentu kita tidak ingin adanya benturan dan gesekan, terlebih jika terpengaruh dengan paham-paham radikal, baik kekerasan fisik, kata-kata, apalagi yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang jauh dari kepribadian bangsa Indonesia,” rincinya.
“Program kami adalah penguatan pada level tersebut. Jangan sampai orang yakin dengan agama tetapi melupakan sisi semangat nasionalisme,” tandasnya.
Sebagai informasi, BNPT melakukan survei indeks potensi radikal dan risiko teroris. Dalam pelaksanaan survey tersebut, BNPT melibatkan forum koordinasi pencegahan teroris yang terdiri dari unsur akademisi, agama, dan pemerintah. (COK/RIS/PDN)
