PT. BIBU Bantah Janji Ground Breaking Bandara Buleleng, Sebut Itu Statementnya Wagub Sudikerta. Siapa yang Benar?
BULELENG, podiumnews - Rencana ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan bandara Buleleng, Bali, yang sempat disebutkan oleh Presiden Direktur PT. BIBU Panji Sakti, I Made Mangku, ternyata disangkal. Mangku bahkan menyebut bahwa janji peletakan batu pertama itu bukan pernyataan dari dirinya, melainkan dari Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta.
Kepada wartawan saat acara jumpa pers belum lama ini, Presdir PT. BIBU Panji Sakti I Made Mangku juga memastikan bahwa acara yang dilangsungkan pada Senin (28/8/2017), adalah upacara pakelem. Bukan ground breaking seperti yang selama ini beredar. Mangku mengatakan dirinya tidak pernah menyatakan bahwa acara pekan depan adalah ground breaking, karena belum mendapatkan izin penetepan lokasi dari Kementerian Perhubungan.
Lantas bagaimana dengan statement soal ground breaking pada April lalu? Mangku dengan tegas membantahnya. Menurutnya, pernyataan itu adalah petikan hasil wawancara dengan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. Ia pun tak tahu mengapa statement itu tiba-tiba muncul dan dilimpahkan kepada dirinya, seolah-olah ia yang menyatakan.
“Itu adalah wawancara dari Pak Wagub sebenarnya. Dari hasil Pak Wagub itu ke Jakarta. Mungkin apa yang terjadi di sana, kami juga tidak tahu tiba-tiba itu muncul. Cuman sayangnya pernyataan itu seolah-olah saya yang menyatakan. Sebenarnya itu pernyataan pak wagub sebenarnya. Tetapi dilimpahkan ke saya, seolah-olah saya yang menyatakan itu. Padahal tidak. Kami juga tidak gegabah,” tegas Mangku.
Kembali dijelaskan, perusahaanya diakui berkeinginan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hanya saja mereka mengaku tidak mendapat izin dari pemerintah. Bahkan PT.BIBU sudah beberapa kali menyurati beberapa pihak, seperti Bupati Buleleng, SKPD terkait, termasuk birokrat paling bawah, ternyata tidak mendapatkan respon. Belakangan mereka malah tak diizinkan melakukan sosialisasi.
“Di satu sisi masyarakat berkeinginan dapat informasi lebih baik. Akhirnya kayak tadi, kami serba salah. Mau sosialisasi kemudian dihambat. Tidak sosialisasi, itu kewajiban sebuah perusahaan yang masuk suatu daerah. Kami ikut saja,” imbuhnya. (Sumber: jawapost.com)
