Giri Prasta Tetap Lanjutkan Proyek JLS
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berencana melanjutkan Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan mendorong proyek tersebut masuk kedalam proyek infrastruktur strategis nasional.
“Kami ingin sekali Jalan Lingkar Badung Selatan ini tuntas guna memajukan infrastruktur yang ada di Kabupaten Badung,” kata Giri Prasta saat menerima PDPPI (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan) dan PT. PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) di Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Rabu (6/4).
Menurutnya, Ia telah mengusulkan tentang perubahan proyek JLS menjadi proyek strategis nasional ke pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).
“Kami akan tetap selalu berkomitmen untuk menyelesaikan daripada pembebasan lahan dan kami berharap juga ada bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu sehingga bisa meringankan kami,” ugkapnya.
Giri Prasta menyebut infrastruktur JLS di Kabupaten Badung memiliki peranan penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan berbagai kegiatan dan event internasional yang diselenggarakan di Bali, khususnya Badung.
Selain itu pembangunan JLS diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata.
Dengan adanya jalan yang memadai dan bebas hambatan, ia berharap dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dalam upaya pemerataan pembangunan.
“Kami berharap proyek KPBU jalan lingkar selatan di Badung dapat segera terwujud sehingga nantinya akan muncul daerah tujuan wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Badung,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso memberikan sejumlah skema agar Badung tetap menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU JLS. Mengingat Badung masih terkendala dalam hal pembebasan lahan.
Ia menyarankan agar proyek itu tetap bisa berlangsung adalah dilakukan secara bertahap, jadi tidak mengikuti jadwal semula dan selesainya tidak segera.
“Masalah pembebasan lahan kami tawarkan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema AP (Availability Payment) sebagai komitmen Pemkab Badung tetap diminta mengalokasikan anggaran minimal 20% dari total kebutuhan anggaran pembebasan lahan,” terangnya.
“Untuk pembayarannya dilakukan secara cicil oleh pemerintah daerah. Ini akan kita tawarkan nanti pada saat market sounding. skema ini juga diterapkan pada pembebasan lahan proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk dimana Menteri PUPR selaku PJPK proyek tersebut,” imbuhya. (Ady)
