Industri Digital Masuki Masa Sulit

INDUSTRI digital dalam negeri yang sempat sangat dibangga-banggakan pemerintah, kini sedang memasuki masa sulit bahkan mereka justru harus melalukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap karyawannya.

Fenomena PHK massal yang terjadi pada industri digital dalam negeri yang didominasi perusahan rintisan alias starup itu ditengarai dipicu oleh resesi ekonomi global.

Dari laporan, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.300 karyawan pada Jumat (18/11) untuk efisiensi keuangan dan menghadapi tantangan ekonomi global. Manajemen GOTO menyebut perusahaan akan fokus pada layanan inti yaitu on-demand, e-commerce, dan financial technology.

Bahkan, induk Shopee yaitu Sea Ltd di Singapura disebut-sebut telah memangkas sekitar 7.000 karyawan atau 10 persen dari total karyawan dalam 6 bulan terakhir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang membengkak.  

Pengamat teknologi dari ICT Institute Heru Sutadi menilai, industri digital mulai memasuki masa sulit. Dalam istilah global, Heru menyebutnya Winter Is Coming. Artinya, masa sulit akan mulai memasuki industri digital.

Heru mengatakan, tidak ada perusahaan digital termasuk unicorn dan decacorn yang kebal terhadap dampak kelesuan bisnis digital global.

“Yang bisa jadi ada kaitannya dengan ramalam bahwa 2023 akan jadi tahun berat, gelap dan resesi di mana-mana,” kata Heru, Jumat (18/11).

Menurut Heru, PHK karyawan merupakan salah satu pilihan untuk efisiensi di perusahaan. Apalagi startup misalnya, yang sedang berkembang dan di sisi lain sekarang menghadapi kesulitan pendanaan baru.

“Sehingga banyak startup yang berjatuhan dan sekarang tertatih untuk. Bisa bertahan, harapannya kan menjadi unicorn atau decacorn,” kata Heru.

Namun, bilamana efisien berupa PHK dilakukan perusahaan decacorn seperti GoTo, Heru melihat hal ini tentu memberi isyarat lain bagaimana bisnis digital dalam negeri. Sebab selain sudah decacorn, GoTo juga merupakan perusahaan yang sudah melantai di bursa.

“Mungkin memang ini adalah imbas merger dengan Tokopedia dimana ada duplikasi karyawan di beberapa bagian,” sambung Heru.

Di sisi lain, faktor pendorong yang membuat bisnis industri digital mulai terancam yakni dampak pertumbuhan ekonomi dan ancaman krisis. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas kisaran 4,5% - 5,3% pada keseluruhan tahun 2022. 

Heru melihat, tingginya pertumbuhan ekonomi saat ini terutama ditopang sektor energi yang langsung berdampak ke masyarakat kecil. Sehingga, bisa saja resesi dunia yang nantinya masuk ke Indonesia dapat berdampak ke penurunan daya beli.

“Ini yang dikhawatirkan. Meski, sektor UMKM Indonesia terus bergerak dan mendorong ekonomi digital di Indonesia seperti e-commerce, transportasi online, pengiriman makanan online dan lainnya. Namun, bilamana daya beli menurun, ini akan jadi efek domino,” terangnya.

Heru melihat, pandemi Covid-19 memang mendorong transformasi digital dan menggerakan ekonomi digital. Setelah mereda ekonomi digital juga tetap stabil. Hanya saja ancaman PHK, penurunan daya beli tentu akan berpengaruh ke ekonomi digital.

Dia tetap optimistis bahwa bisnis digital masih akan terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kalau ada penurunan bisa saja, tapi ekonomi digital Indonesia tetap jalan.

“Hanya memang ancaman eksternal seperti resesi global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang berdampak ke Eropa dan Amerika Serikat tidak bisa diabaikan,” kata Heru

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai, perusahaan rintisan atau starup digital mendapatkan tambahan modal dari pasar global masih berfokus pada promosi dan ekspansi untuk mendapatkan pasar dengan beban biaya operasional.

"Istilahnya bakar duit dengan memberikan banyak insentif demi menarik pasar lalu dengan menarik beban SDM dengan biaya operasional yang tinggi. Sementara saat pemodal global mengalami tekanan, duit yang dibakar habis sehingga yang terpaksa dikorbankan adalah karyawan dengan PHK," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (21/11).

Kurniasih khawatir jika tidak diatasi, akan menyusul gelombang-gelombang berikutnya pada perusahaan rintisan dalam negeri. Padahal, mayoritas perusahaan rintisan dalam negeri mendapatkan suntikan modal dari luar negeri. Sementara dunia ekonomi global masih lesu dan tengah mengencangkan pinggang menunju 2023.

"Jika tidak dilakukan antisipasi gelombang PHK di perusahaan rintisan akan terus bergulir. Sehingga apa yang dulu dibanggakan sebagai transformasi digital bisa tidak terbentuk karena banyak anak bangsa menjadi korban PHK. Jangan sampai Indonesia hanya dipandang sebagi pasar bagi perusahaan rintisan tapi anak-anak bangsa yang bekerja di perusahaan rintisan rentan dari sisi perlindungan kerja," ungkap Kurniasih.

Kurniasih mengemukakan Kementerian Tenaga Kerja perlu memastikan jika karyawan perusahaan rintisan yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan. Sementara di sisi lain, perlu alternatif dunia kerja yang bisa dilakukan oleh karyawan perusahaan rintisan yang terkena PHK.

"Sebenarnya teman-teman yang bekerja di startup ini punya modal keahlian terutama di dunia digital. Skill ini yang perlu dikembangkan pada bidang lain. Misalnya mengembangkan diri menjadi wirausaha di dunia digital, bekerja menjadi self employe di dunia digital dan sebagainya. Kemenaker bisa memfasilitasi hal tersebut,"  saran Kurniasih. (ris/sut)