Kominfo dan BSSN Dikritik Pedas Soal Back Up Data

Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/06/2024) ini dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Saat rapat itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memberikan kritikan pedas kepada Kominfo dan BSSN.

Meutya menilai tidak adanya cadangan data atau back up yang dimiliki Kemenkominfo dan BSSN terhadap data PDNS pada baru-baru ini mengalami serangan siber ransomware bukanlah masalah tata kelola ketahanan siber tapi sudah merupakan tindakan kebodohan.

“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” tohok Meutya.

Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya dan Serpong. Sedangkan, satu Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di Batam.

Adapun serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di PDNS 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur. BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan.

Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.

Ia menambahkan, pernyataan dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam terbilang kecil, sehingga kurang diperhitungkan. Ia tegaskan, tidak adanya cadangan data ini bukanlah bentuk kurangnya tata kelola ketahanan siber karena memang tidak ada pengelolaan.

“Ini kan kita enggak hitung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” tegasnya.

Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya menyampaikan pengakuan bahwa adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, yaitu dengan tidak adanya cadangan data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber.

"Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan ditata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga," katanya dalam rapat. (riki/suteja)

Baca juga: Putusan PN Jakpus Tak Bisa jadi Dasar Penundaan Pemilu