Podiumnews.com / Aktual / Ekonomi

RI Siapkan Jurus Ekonomi, Satgas PHK Bayangi Tarif AS

Oleh Editor • 26 April 2025 • 15:32:00 WITA

RI Siapkan Jurus Ekonomi, Satgas PHK Bayangi Tarif AS
ILUSTRASI: Padat karya Indonesia, harapan bangsa di tengah tantangan tarif dan PHK. (podiumnews)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Pemerintah Indonesia bergerak cepat menyiapkan paket ekonomi khusus untuk industri padat karya sekaligus membentuk satuan tugas (Satgas) PHK.

Langkah antisipatif ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan tarif impor tinggi hingga 47 persen yang diterapkan Amerika Serikat. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan rencana strategis ini dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (18/4/2025) lalu.

Menyikapi kebijakan Negeri Paman Sam dan langkah pemerintah, pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo, memberikan sejumlah rekomendasi. Salah satu poin penting yang ia tekankan adalah pemberlakuan tarif eskalasi yang menyasar sektor-sektor terdampak perang tarif.

"Sebagian besar produsen dalam negeri menggunakan bahan baku impor. Nah, bahan baku ini bisa dibebaskan tarif impornya agar harga produksinya lebih murah, sehingga daya saing produk kita dapat meningkat," jelas Prof. Rossanto melalui keterangan pers, Jumat (25/4/2025).

Selain strategi tarif, Prof Rossanto juga mendesak pemerintah untuk aktif melakukan diplomasi dan mencari alternatif pasar ekspor di luar AS. Pemanfaatan momentum seperti musim haji untuk memperluas pasar produk dalam negeri ke Arab Saudi juga menjadi sorotan.

"Pemerintah harus menginisiasi upaya diplomasi dan tidak membiarkan perusahaan mencari buyer sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut, identifikasi biaya produksi yang memberatkan industri dan pemberian stimulus, termasuk keringanan pajak, dinilai krusial untuk mencegah gelombang PHK. Sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan olahan udang menjadi perhatian utama dalam upaya ini.

Pembentukan Satgas PHK dipandang Prof. Rossanto sebagai langkah terakhir yang perlu diupayakan untuk dihindari. Ia mengingatkan bahwa PHK memiliki dampak ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan.

"Yang utama adalah pemerintah mendengar keluhan dari eksportir dan berupaya semaksimal mungkin," ujarnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Prof Rossanto mengimbau masyarakat untuk turut berkontribusi dengan memprioritaskan pembelian produk lokal. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri.

Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk lebih selektif dalam berkonsumsi demi menjaga kesejahteraan di tengah ketidakpastian ekonomi global. (riki/suteja)