Kompak, Pecalang Dari 1.500 Desa Adat Tolak Preman Berkedok Ormas
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat di seluruh Bali menyatakan penolakan tegas terhadap keberadaan preman yang berlindung di balik organisasi masyarakat (ormas).
Deklarasi ini disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang yang berlangsung di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (17/5/2025).
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan bahwa pecalang Bali merupakan garda terdepan dalam menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Pulau Dewata.
"Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme, dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas," ujar Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet dalam orasinya.
Dalam deklarasi tersebut, tiga poin utama disuarakan oleh ribuan pecalang, yaitu: menolak kehadiran ormas yang berdalih menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial namun justru melakukan tindakan premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang meresahkan masyarakat Bali; mendukung penuh TNI/Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali; serta mendesak aparat untuk menindak tegas ormas yang terlibat dalam tindakan premanisme dan kriminalisasi.
Selain itu, para pecalang juga mendeklarasikan dukungan terhadap sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga keamanan wilayah desa adat dan nindihin gumi Bali.
Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk menyatukan persepsi terkait isu ormas yang semakin berkembang di Bali.
"Deklarasi ini merupakan respons atas maraknya fenomena premanisme yang menggunakan kedok ormas," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa selama berabad-abad, desa adat di Bali telah memiliki pecalang yang secara turun-temurun menjaga keamanan setiap kegiatan adat, berkolaborasi erat dengan kepolisian dan TNI.
Menurutnya, sinergi yang sudah terjalin ini dinilai sudah sangat memadai untuk menjaga keamanan di Bali.
Lebih lanjut, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan bahwa MDA telah menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk perihal insentif.
"Kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai ujung tombak penjaga adat dan budaya Bali," pungkasnya. (fathur)
