Bawaslu Bali Uji Batas antara Fleksibel dan Lalai
JEMBRANA, PODIUMNEWS.com — Di tengah perubahan pola kerja birokrasi yang semakin cair, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali menegaskan komitmennya menjaga kinerja lembaga agar tak larut dalam kelonggaran.
Sistem kerja fleksibel yang mengombinasikan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) disebut sebagai ujian kedisiplinan sekaligus momentum peningkatan tanggung jawab.
Hal itu ditegaskan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, dalam monitoring kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Jembrana, Rabu (28/5/2025).
“Meski kita menerapkan sistem kerja fleksibel, bukan berarti mengendurkan semangat kerja. Kehadiran pimpinan di kantor tetap dijaga, agar koordinasi dan pelayanan publik tetap berjalan efektif,” kata Wiratma.
Menurut dia, fleksibilitas adalah bentuk adaptasi terhadap dinamika kerja pascapandemi. Namun demikian, batas antara kerja yang luwes dan sikap yang lalai harus dijaga dengan kesadaran etik dan profesionalisme.
“Ini bukan soal di mana bekerja, tapi bagaimana memastikan kehadiran lembaga tetap nyata di mata publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wiratma juga menggarisbawahi hasil penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya yang berlangsung tanpa gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, hal itu menjadi indikator positif meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Ini menjadi cermin awal yang baik, bahwa tahapan bisa berjalan kondusif dan masyarakat semakin percaya pada proses demokrasi,” tambahnya.
Selain soal ritme kerja dan pengawasan tahapan, Wiratma juga menyoroti pentingnya penyelesaian administrasi keuangan. Ia menegaskan agar seluruh pertanggungjawaban disusun rapi, lengkap, dan sesuai prosedur.
“Disiplin administrasi adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Ini juga jadi indikator akuntabilitas lembaga kita,” tegasnya.
Menutup arahannya, pria yang akrab disapa Dodo ini menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel justru menuntut kreativitas dan kepekaan lebih tinggi.
“Dengan skema kerja seperti ini justru kita dituntut lebih kreatif dan responsif. Bawaslu harus tetap hadir, dikenal, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar dia. (fathur)
