RPJMD, Merancang Masa Depan Bali dalam Satu Pulau
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Pemerintah Provinsi Bali memulai proses perumusan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025–2029.
Forum yang digelar Selasa (27/5/2025) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali ini menjadi penanda awal disusunnya dokumen strategis yang kelak akan menentukan prioritas pembangunan Bali hingga 2029.
Sambutan Gubernur Bali Wayan Koster, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, menyebutkan bahwa RPJMD kali ini tetap berpijak pada visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.”
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 22 misi yang menyasar enam bidang prioritas utama: pelestarian adat dan budaya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ekonomi kerakyatan, infrastruktur, lingkungan hidup dan energi, serta digitalisasi dan keamanan wilayah.
Meski demikian, tantangan utama tidak lagi sekadar menyusun rencana, tetapi memastikan implementasinya berjalan merata dan terukur di seluruh wilayah Bali. Di sinilah semangat Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola kembali ditegaskan.
Gubernur menekankan bahwa RPJMD Provinsi harus menjadi pijakan utama bagi seluruh kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD masing-masing.
Pendekatan terintegrasi ini disebut sebagai cara untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa pembangunan Bali bergerak dalam satu irama.
“RPJMD ini harus diadopsi ke seluruh kabupaten/kota agar pembangunan Bali benar-benar satu kesatuan wilayah,” kata Koster dalam sambutannya yang dibacakan Dewa Indra.
Forum ini juga menjadi kesempatan mengevaluasi pencapaian pembangunan lima tahun terakhir.
"Sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 tercatat 5,48 persen, mengungguli rata-rata nasional," sambungnya.
Angka kemiskinan turun menjadi 3,80 persen, dan tingkat pengangguran menyusut menjadi 1,79 persen. Indeks Gini juga membaik dari tahun sebelumnya, sementara IPM Bali meningkat menjadi 78,63 poin.
"Namun, angka-angka itu tak cukup jika tidak diikuti pemerataan manfaat dan daya tahan kebijakan di tingkat desa dan keluarga," tegasnya.
Sejumlah kalangan menyuarakan bahwa proses partisipasi dalam penyusunan rencana masih sering bersifat formalistik dan tidak menyentuh aspirasi warga akar rumput secara menyeluruh.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD Bali, perwakilan kabupaten/kota, akademisi, tokoh adat, LSM, hingga sektor swasta.
Masukan terhadap rancangan awal RPJMD disampaikan berdasarkan hasil evaluasi program terdahulu, identifikasi isu strategis, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Gagasan “Satu Pulau” bukan sekadar slogan, melainkan tantangan tata kelola yang menuntut konsistensi antarwilayah, sinkronisasi antarprogram, dan keberanian dalam eksekusi.
Rencana bisa dibuat bersama, tetapi masa depan Bali hanya bisa diraih bila setiap unsur pemerintahan dan masyarakat berjalan searah bukan sekadar sehalaman dalam dokumen. (fathur)
