Waspadai PHR Bocor, Bupati Badung Jajaki Teknologi ORBIS
Dewa Fatur |
28 Mei 2025 | 17:07:00 WITA
.jpeg)
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mulai mengambil langkah serius untuk mengantisipasi potensi kebocoran Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi digital dari ORBIS International yang memungkinkan pengawasan real-time berbasis sistem.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Ruang Rapat Bupati Badung, Puspem Badung, Rabu (28/5/2025), bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr Safrizal ZA, dan perwakilan dari ORBIS Operations Australia and Asia Pacific, Nik Warner. Turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti, dan jajaran OPD serta Polres Badung.
Dalam pertemuan tersebut, tim ORBIS yang juga dihadiri delegasi dari Amerika Serikat mempresentasikan sistem digital berbasis data untuk pencegahan kriminalitas dan pengawasan kebencanaan, yang dapat dikembangkan pula untuk sektor ekonomi seperti pengawasan pajak daerah.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi pemanfaatan sistem tersebut, khususnya dalam memantau kepatuhan pelaporan pajak hotel dan restoran.
“Kami melihat peluang kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi ini sebagai instrumen peningkatan keamanan dan kenyamanan kawasan pariwisata. Termasuk untuk penguatan sistem pendataan dan pengawasan wajib pajak yang selama ini menjadi perhatian serius,” ujar Bupati.
Menurutnya, akuntabilitas dalam pelaporan PHR sangat penting, mengingat sektor ini menyumbang lebih dari 70 persen PAD Kabupaten Badung. Pada tahun 2023, realisasi PHR tercatat melampaui Rp2 triliun. Namun, masih terdapat kekhawatiran terhadap akurasi pelaporan dari sejumlah pelaku usaha, terutama di wilayah wisata padat seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu.
“Secara prinsip, kami terbuka untuk pengembangan lebih lanjut dan akan mendiskusikannya dengan tim teknis daerah,” imbuh Adi Arnawa.
Saat ini, sistem pelaporan PHR di Badung masih banyak bergantung pada pelaporan mandiri oleh pelaku usaha, yang membuat pemerintah daerah kesulitan melakukan verifikasi secara menyeluruh. Teknologi seperti yang ditawarkan ORBIS dinilai dapat mengintegrasikan data, lokasi, dan waktu secara real-time, sekaligus menjadi alat kontrol efisien yang transparan.
Pengawasan pajak dengan sistem digital juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, serta mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap kewajiban tanpa intervensi manual.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka menengah Pemkab Badung menuju tata kelola pariwisata dan fiskal yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis teknologi. (adi/fathur)
Baca juga :
• Pemkot Denpasar Rehabilitasi Lokasi Gerabah Lansia Binoh
• 82 Persen Usaha di Badung Belum Taat Pajak
• Perang Iran-Israel Ancam Ekonomi Global, Indonesia Diminta Bersiap
