158 Pejabat Dilantik, Koster Pastikan Bukan Titipan
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari budaya titip jabatan. Dalam pelantikan 158 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Senin (2/6/2025), ia menyampaikan secara terbuka bahwa seluruh proses dilakukan berdasarkan kajian mendalam, bukan titipan maupun lobi-lobi politik.
“Saya sendiri membaca satu per satu dokumen para pegawai. Saya lihat latar belakang pendidikannya, golongan, usia, masa kerja, serta riwayat mutasinya. Jabatan yang ditempati harus sesuai dengan pengalaman dan kompetensi,” tegas Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Sebanyak 75 pejabat administrator (eselon III) dan 83 pejabat pengawas (eselon IV) resmi dilantik dalam upaya penguatan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada sistem merit. Bali, kata Koster, kini telah diakui secara nasional sebagai daerah yang menerapkan manajemen talenta dalam pengisian jabatan.
Menariknya, tidak semua jabatan diisi melalui panitia seleksi. Gubernur mengaku memilih langsung beberapa posisi strategis berdasarkan seleksi pribadi yang ia lakukan secara saksama. “Tidak semua kasus saya perlakukan sama. Ada jabatan tertentu yang saya pilih langsung dengan sangat selektif. Yang saya pilih adalah yang terbaik dari yang ada,” ujarnya.
Lebih dari sekadar rotasi struktural, pelantikan ini menjadi simbol arah baru birokrasi Bali—bukan lagi soal kedekatan, melainkan soal kelayakan dan kapasitas.
Kepada para pejabat yang dilantik, Koster mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas tinggi, menjunjung etika, dan fokus pada pelayanan publik yang berdampak nyata. Ia juga memberi penekanan penting: jabatan bukan tempat mencari kenyamanan, apalagi kesempatan.
“Bekerjalah ekstra keras, fokus, tulus, lurus. Jangan ada yang aneh-aneh di kantor. Jangan buat masalah di keluarga. Tunjukkan prestasi dan dedikasi yang nyata,” pesannya.
Gubernur juga meminta para pejabat memahami secara mendalam visi dan misi pembangunan Bali 2025, termasuk dokumen matriks strategis dan prinsip Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menegaskan, visi pembangunan Bali bukan sekadar formalitas, tapi harus dipahami dengan pikiran dan tangkapan hati.
Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, serta para kepala OPD. Diharapkan, struktur baru ini dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan Bali secara terukur, sekaligus membentuk birokrasi yang bersih, cekatan, dan berdedikasi.
Di tengah publik yang semakin kritis terhadap integritas birokrasi, langkah ini menjadi pernyataan terbuka bahwa Bali sedang menata ulang fondasi kekuasaan—bukan berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan kepercayaan dan kemampuan. (isu/suteja)
