Koster Bentuk BUMD Bali untuk Energi hingga Pangan
Editor |
10 Juni 2025 | 00:08:00 WITA
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Gubernur Bali Wayan Koster resmi memimpin rapat pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang akan fokus pada sektor strategis: pangan, air, energi, dan transportasi. Rapat ini digelar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Senin (9/6/2025), sebagai bagian dari agenda penataan jangka panjang pembangunan Bali. “Ini bagian dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, menuju 100 Tahun Bali Era Baru. Saya ingin membangun pondasi kuat agar pemimpin Bali ke depan memiliki arah yang jelas,” ujar Koster. Sektor energi menjadi prioritas utama. Ia menegaskan keinginannya agar Bali segera mandiri energi berbasis sumber bersih. Koster telah menginstruksikan agar pembangkit listrik di Bali memakai bahan bakar ramah lingkungan dan mendorong penggunaan PLTS atap. "Udara Bali jangan sampai tercemar. Industri dan kendaraan juga harus ikut mendukung Bali tanpa polusi,” katanya, seraya mendorong percepatan kendaraan listrik. Di sektor air, Gubernur menyoroti ketimpangan distribusi. Meski Bali memiliki debit air yang melimpah, banyak daerah masih kekurangan. "Air kita berlimpah tapi belum dikelola merata. BUMD harus bisa menjawab itu,” tegasnya. Sementara di sektor pangan, Koster menekankan pentingnya kedaulatan pangan. Ia ingin seluruh kebutuhan pangan masyarakat Bali bisa terpenuhi dari produksi lokal. BUMD Pangan akan membeli hasil tani dengan harga pantas, memangkas rantai tengkulak, dan mendistribusikan langsung ke industri serta masyarakat. “Hotel-hotel wajib beli produk lokal Bali. Jangan sampai tanah subur Bali malah tak menghidupi petaninya sendiri,” ujarnya. Di sektor transportasi, Koster menilai perlunya pengelolaan mobilitas darat, laut, dan udara secara profesional. Ia menyoroti pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan jalan serta lemahnya layanan angkutan umum. “BUMD Transportasi akan membantu atasi masalah mobilitas di Bali, khususnya darat. Transportasi publik adalah layanan wajib pemerintah,” ucapnya. Rapat ini turut dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Pemprov Bali, kepala perangkat daerah, dan perwakilan kabupaten/kota se-Bali. (sukadana/suteja)
Baca juga :
• Gubernur Koster: Bali Energi Bersih Harga Mati
• Keluhan Pertalite di Bali Diinvestigasi, 84 Kendaraan Terdampak
• Triwulan III 2025, Tarif Listrik 13 Golongan Tetap
