Buleleng dan Jembrana Tertinggal Capaian UHC Nasional

Dewa Made Indra menyebut bahwa pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara adil dan menyeluruh. Namun dalam implementasinya, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari kepesertaan JKN yang belum maksimal, hingga pelayanan rumah sakit yang belum sepenuhnya optimal.

“Ini tugas kita bersama untuk memperluas kepesertaan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ke depan anggaran pemerintah untuk membiayai peserta JKN (PBI) akan semakin berkurang karena adanya penyisiran oleh pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mulai beralih menjadi peserta mandiri.

“Pemerintah hanya akan menanggung peserta yang benar-benar miskin. Yang mampu, mari beralih mandiri,” ujarnya.

Data terbaru dari BPJS Kesehatan Wilayah XI menunjukkan bahwa hingga Juni 2025, cakupan kepesertaan aktif JKN di Bali mencapai 85,69 persen dari total 99,13 persen peserta terdaftar. Namun, dua kabupaten belum memenuhi standar UHC nasional sebesar 98 persen.

“Buleleng dan Jembrana menjadi perhatian karena belum mencapai target UHC. Bahkan Buleleng masih memiliki peserta aktif di bawah 80 persen,” kata Deputi Direksi BPJS Wilayah XI, Mangisi Raja Simarmata.

Sekda Bali meminta Dinas Sosial PPPA dan Disnaker ESDM bersama BPJS Wilayah XI segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia berharap rapat forum ini bisa menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menjamin layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

(sukadana/suteja)

Baca juga :
  • Rai Wahyuni Dorong Posyandu Jadi Layanan Terpadu Warga
  • Varian Nimbus Picu Lonjakan COVID, Vaksin Lama Lemah?
  • Koster Tinjau Bali International Hospital, Apresiasi SDM Lokal