Integritas Tak Bisa Ditawar

Pernyataan keras bahwa pelanggaran akan dijatuhi sanksi pemecatan bukan sekadar gertakan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga marwah institusi kepolisian. Di tengah krisis kepercayaan publik yang masih menghantui sejumlah lembaga penegak hukum, ketegasan semacam ini menjadi sinyal penting: bahwa reformasi tak boleh hanya berhenti di tataran wacana.

Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, tetapi juga representasi negara dalam menjamin rasa aman dan keadilan. Untuk itu, integritas anggotanya tak bisa ditawar. Peringatan keras kepada anggota agar tidak menjadi beking kejahatan, pemakai narkoba, atau pelindung pinjaman ilegal harus dipahami sebagai garis batas etis dan profesional.

Di sisi lain, hasil tes urine yang menunjukkan tidak ada pelanggaran hari itu menjadi kabar baik, namun bukan alasan untuk lengah. Disiplin adalah proses yang harus terus dirawat, bukan hanya ditegakkan saat ada inspeksi. Polri perlu membangun sistem pembinaan internal yang berkelanjutan—bukan sekadar reaktif, tetapi proaktif.

Sorotan terhadap gaya hidup mewah, pelayanan publik, hingga penjagaan rumah tahanan juga penting diangkat. Karena wajah Polri sesungguhnya terlihat dari interaksi sehari-hari mereka dengan masyarakat, terutama di ruang-ruang pelayanan dasar seperti SPKT, SKCK, SIM, dan Samsat.

Tantangan hari ini tidak hanya datang dari luar institusi, tetapi justru dari dalam: dari celah-celah kompromi yang dibiarkan, dari pembiaran yang menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, ketegasan seperti yang ditunjukkan Propam Polda Bali harus menjadi budaya, bukan sekadar momentum.

Polri yang kuat bukan yang tanpa cela, tetapi yang mampu membersihkan dirinya sendiri sebelum dibersihkan orang lain. Dan di tengah derasnya arus ketidakpercayaan publik, komitmen terhadap integritas adalah satu-satunya jalan untuk tetap dipercaya. (*)

Baca juga :
  • Kedaulatan Data, Harga Diri Bangsa
  • Biaya Pendidikan dan Cermin Negara yang Abai
  • Pers yang Profesional, Demokrasi yang Bernyawa