82 Persen Usaha di Badung Belum Taat Pajak

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, dari total 40.060 izin usaha yang terbit melalui Sistem Online Single Submission (OSS) sejak 2020 hingga 2025, hanya 10.467 usaha atau sekitar 17,9 persen yang telah memiliki NPWPD dan NOPD.

“Sisanya, sebanyak 29.593 usaha belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Ini potensi luar biasa yang jika tidak ditertibkan, berisiko membuat PAD kita bocor,” tegas Bupati saat memberi pengarahan kepada perangkat daerah dan desa di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kamis (19/6/2025).

Sebagai tindak lanjut, Pemkab membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD) yang melibatkan perangkat OPD, camat, perbekel, lurah, kelian banjar dinas, dan kepala lingkungan. Pendataan akan dilakukan berbasis data perizinan berusaha dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (SIOPD).

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya integritas seluruh pihak yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa jika ada oknum perangkat desa atau kelian yang menutup-nutupi data usaha dan melakukan setoran pajak di luar jalur resmi, maka akan diberhentikan.

“Bapak ibu sudah tandatangani pakta integritas. Kalau ada yang bermain, saya tidak segan-segan berhentikan, meski menjabat sampai umur 60 tahun,” tandasnya.

Langkah ini diambil karena rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan bisnisnya sebagai wajib pajak, serta belum optimalnya pelaksanaan pungutan pajak daerah. Padahal, kata Bupati, pada 2024 saja, sebanyak 1.589 wajib pajak baru berhasil menyumbang Rp6,77 triliun ke PAD Badung.

“Bayangkan jika 29 ribu usaha itu bisa kita terbitkan NPWPD dan NOPD-nya. Itu akan sangat memperkuat kemandirian fiskal Badung,” tutupnya.

(adi/suteja)

Baca juga :
  • Pemkot Denpasar Rehabilitasi Lokasi Gerabah Lansia Binoh
  • Perang Iran-Israel Ancam Ekonomi Global, Indonesia Diminta Bersiap
  • Denpasar Siap Jadi Tuan Rumah ITMW 2025