Koster: Bung Karno Milik Bangsa, Bukan Partai
Editor |
29 Juni 2025 | 21:30:00 WITA
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bung Karno bukanlah milik partai politik tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan saat menutup Bulan Bung Karno ke-VII di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar pada Minggu (29/6/2025). “Bung Karno yang harus kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan tetapi milik Bangsa Indonesia,” ujar Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Ia menekankan pentingnya generasi penerus untuk memahami nilai-nilai perjuangan Bung Karno, termasuk prinsip Trisakti yang mencakup berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Prinsip dasar bangsa ini akan selalu relevan dan dibutuhkan dalam membangun Indonesia,” ucap Gubernur dua periode tersebut. Koster juga mengingatkan agar masyarakat Bali tidak melupakan sejarah perjuangan kemerdekaan. Ia mengutip pesan Bung Karno, "JAS MERAH. Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah," sebagai pengingat pentingnya mengenang jasa para pendiri bangsa. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang konsisten menyelenggarakan Bulan Bung Karno setiap tahun sesuai Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2019. Namun, ia meminta agar rangkaian acara ke depan lebih variatif dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Tahun ini, peringatan Bulan Bung Karno dimeriahkan dengan sejumlah lomba, seperti musikalisasi puisi "Sudah Ber-Ibu Kembali", film pendek bertema "Berdikari Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Bali", dan film dokumenter "Ketahanan Budaya Bali di Tengah Globalisasi". Menanggapi isu pemutusan hubungan kerja dan over tourism, Koster menyampaikan klarifikasi bahwa PHK di Bali tidak berkaitan dengan penurunan jumlah wisatawan. “PHK memang terjadi, tapi bukan karena pariwisata. Seperti PHK di Coca-Cola Mengwi, itu karena jenis usahanya memang sudah tidak diperlukan lagi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa jumlah wisatawan domestik memang sempat menurun di awal tahun, namun kembali meningkat pada Juni 2025. Wisatawan mancanegara juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 10 hingga 12 persen per hari dibandingkan tahun lalu. Terkait isu over tourism, Koster menyebut yang terjadi bukan kelebihan jumlah wisatawan, melainkan meningkatnya pelanggaran oleh wisatawan asing. “Yang ada itu wisatawan nakal. Kalau nakal ya deportasi, kalau melanggar hukum ya diproses,” tegasnya. Langkah tegas tersebut menurutnya perlu diambil agar Bali tetap tertib dan menjaga martabat sebagai destinasi wisata budaya yang beretika. (sukadana/suteja)
Baca juga :
• Trump Gunakan Serangan Terbatas untuk Tekan Iran
• WTP Saja Tak Cukup, Pemkab Tabanan Fokus Benahi PAD
• Pendapatan Bali 2024 Lampaui Target, Belanja Capai 93 Persen
