Gubernur Koster Desak Infrastruktur Wisata Berkelanjutan di Bali
Editor |
04 Juli 2025 | 22:29:00 WITA
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali tidak sekadar butuh simpati atas kontribusinya dalam sektor pariwisata nasional, melainkan dukungan nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan insentif berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan saat menyambut Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Evita Nursanty Iqbal di Jayasabha, Denpasar, Rabu (2/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII menyerap aspirasi daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang tengah masuk Prolegnas. “Dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp243 triliun, Bali menyumbang Rp107 triliun atau sekitar 44 persen. Maka sudah semestinya ada keberpihakan dari pusat kepada daerah seperti Bali,” tegas Koster. Gubernur juga menyoroti berbagai persoalan struktural yang dihadapi pariwisata Bali, mulai dari alih fungsi lahan, kemacetan, sampah, krisis air bersih, hingga menjamurnya usaha ilegal oleh warga negara asing. “Yang terjadi di Bali bukan over tourism, tetapi perilaku wisatawan yang tidak tertib dan tata kelola yang masih lemah. Ini memerlukan penataan serius berbasis karakter dan kapasitas lokal,” ujar Koster. Ia mendorong agar RUU Kepariwisataan tidak hanya mengatur promosi dan destinasi, tapi juga mengakui daerah-daerah penyumbang devisa besar sebagai prioritas pembangunan infrastruktur strategis. “Pariwisata Bali harus berkualitas dan berkelanjutan. Jangan sampai daerah yang memberi kontribusi besar justru terbebani oleh dampaknya tanpa dukungan konkret dari pusat,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, menyatakan bahwa masukan dari Bali akan menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut. “Kami menyadari bahwa Bali menghadapi tantangan unik sebagai destinasi dunia, dan kami akan menampung semua masukan ini,” ujarnya. Kunjungan tersebut turut dihadiri anggota Komisi VII DPR RI, pimpinan asosiasi pariwisata, perwakilan bupati dan wali kota se-Bali, serta perwakilan KEK Sanur dan Kura-Kura Bali. (sukadana/suteja)
Baca juga :
• RPJMD Denpasar 2025–2029 Disetujui Seluruh Fraksi DPRD
• Ketua DPRD Badung Minta Dugaan PHK Pariwisata Diperiksa Serius
• Koster: Insentif Nyoman-Ketut Dimulai 2026
