Fraksi DPRD Desak Percepatan Program Strategis Badung

Sorotan tersebut muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024, yang digelar Selasa (8/7/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Badung, Mangupura.

Dalam rapat itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya efektivitas anggaran, bukan hanya dari sisi serapan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.

“Kami mencermati, serapan anggaran sudah lumayan, tetapi yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kualitas belanja ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, I Made Tomy Martana Putra.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menggarisbawahi perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan juga masalah sampah serta kemacetan lalu lintas. Gerindra juga meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan progres pelaksanaan program kepada publik.

“Kami mendorong agar program-program besar jangan hanya menjadi catatan di dokumen APBD, tetapi betul-betul bisa dinikmati masyarakat. Transparansi pelaksanaan juga perlu diperkuat,” kata perwakilan Fraksi Gerindra, Ida Bagus Gede Putra Manubawa.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan, yang merupakan fraksi mayoritas, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen eksekutif namun tetap mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Mereka menyoroti sejumlah program sosial dan pendidikan yang dinilai belum maksimal pelaksanaannya hingga pertengahan tahun anggaran.

“Komitmen sudah ada, dan kami apresiasi itu. Tetapi kami harap ada percepatan eksekusi, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang langsung menyentuh masyarakat kecil,” ujar I Gusti Lanang Umbara, juru bicara fraksi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut baik pandangan tiga fraksi itu. Ia menyebut bahwa masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari dewan. Itu menjadi semangat kami untuk terus melakukan perbaikan. Dan memang benar, ada beberapa program yang sedang berjalan dan perlu percepatan,” kata Adi Arnawa usai rapat paripurna.

Ia menegaskan bahwa program strategis daerah tetap menjadi prioritas. Namun, beberapa langkah teknis pelaksanaannya masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Bali.

“Langkah-langkah sudah kami siapkan. Tinggal tunggu arahan dari Gubernur, terutama untuk program lintas sektor. Setelah itu, kami akan langsung laksanakan,” tegasnya.

Rapat paripurna ini menjadi salah satu forum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD secara menyeluruh. Dengan sorotan dari tiga fraksi utama, kinerja Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat semakin meningkat kini maupun di masa mendatang.

(angga/suteja)

Baca juga :
  • Gubernur Koster Desak Infrastruktur Wisata Berkelanjutan di Bali
  • RPJMD Denpasar 2025–2029 Disetujui Seluruh Fraksi DPRD
  • Ketua DPRD Badung Minta Dugaan PHK Pariwisata Diperiksa Serius