Koster: Kepala OPD Selingkuh dan Main Proyek, Saya Mutasi
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan integritas pemerintahan di hadapan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menerima kunjungan kerja resmi di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (12/7/2025).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku Utara mengungkapkan kunjungannya ke Bali atas saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mempelajari keberhasilan Bali dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemprov Bali saat ini tercatat sebagai yang terbaik secara nasional dalam penerapan MCP.
Menanggapi hal itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa kunci utama keberhasilan adalah komitmen disiplin dalam birokrasi. Ia bahkan menegaskan sikap tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
“Kalau ada kepala OPD yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi. Jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam proses pengisian jabatan, Pemprov Bali menerapkan sistem merit secara ketat. Koster mengaku mempelajari satu per satu rekam jejak dan kompetensi calon pejabat, serta melarang segala bentuk pungutan atau praktik tak etis.
“Pengisian jabatan tidak boleh ada pungutan. Saya baca sendiri rekam jejak dan kompetensinya,” ujarnya.
Selain soal integritas birokrasi, Gubernur Koster juga membagikan strategi Pemprov Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut dari BPK RI, serta pengelolaan SPBE yang kini menjadi percontohan nasional.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Koster yang dinilai berhasil membangun pemerintahan yang transparan dan inovatif. Ia juga menyambut baik usulan kerja sama antara Bali dan Maluku Utara, khususnya dalam pengelolaan SPBE berbasis tenaga profesional.
Kunjungan tersebut ditutup dengan diskusi tentang inovasi pelayanan publik seperti pembangunan Mall Pelayanan Publik di Bali, sistem pendidikan menengah, hingga tata kelola promosi pariwisata.
(sukadana/suteja)
