Pemprov Bali Gunakan Dana PHR untuk Atasi Kemacetan
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Pemerintah Provinsi Bali akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan strategis mulai tahun 2026 guna mengatasi kemacetan di wilayah Bali Selatan. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka Gelar Agung Pasikian Maha Semaya Warga Pande Provinsi Bali/Pusat di Liga Bali Denpasar, Minggu (13/7/2025).
"Pemerintah Provinsi Bali telah menandatangani kesepakatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari 10 persen Pendapatan Asli Daerah (PHR) di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana strategis, termasuk infrastruktur jalan," ujar Koster.
Ia menilai kemacetan di Bali kini menjadi tantangan yang besar, terutama di kawasan Sarbagita yang mencakup Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
"Kita menghadapi tantangan yang besar, kompleks, dan fundamental yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali," tambahnya.
Sebagai bagian dari penanganan jangka menengah, Pemprov Bali menyiapkan pembangunan empat underpass di wilayah Denpasar dan Badung. Proyek ini akan dimulai setelah dokumen teknis dan pembiayaan rampung, dengan estimasi biaya antara Rp250–300 miliar per titik.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat jumlah kendaraan bermotor di Bali telah mencapai 5,06 juta unit pada 2023, dengan konsentrasi tertinggi di kawasan selatan. Lonjakan kendaraan, baik milik warga lokal maupun wisatawan, menjadi penyumbang utama kepadatan lalu lintas.
Di samping persoalan kemacetan, Koster juga menekankan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan. Ia mengajak masyarakat, khususnya warga Pande, untuk berperan aktif dalam menjaga Bali secara menyeluruh.
"Pengelolaan sampah di desa-desa harus dilaksanakan, dan saya minta semeton Pande dapat mendukung kegiatan ini agar seluruh wilayah Bali bisa bersih dari sampah," ujarnya.
"Kalau budaya rusak, bukan cuma pariwisata yang hancur. Masa depan Bali juga ikut hilang," tegasnya.
Ketua Umum Warga Pande Provinsi Bali dan Pusat, Komang Wahyu Suteja Neka, menyatakan bahwa semeton Pande siap mendukung program-program strategis pemerintah sesuai prinsip Dharma Negara.
(sukadana)
