Pekerja Terdampak Pembongkaran Bingin, Bupati Janji Dialog Terbuka

Menyikapi hal itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan komitmennya untuk membuka ruang dialog dengan para pekerja terdampak, setelah seluruh proses pembongkaran selesai dilakukan.

“Saya selaku Bupati Badung tidak akan meninggalkan rakyat. Tentu kami akan pertimbangkan harapan para pekerja ini. Nanti setelah tuntas, kita akan step by step, kita buka dialog,” ujar Adi Arnawa saat mendampingi pelaksanaan pembongkaran.

Ia menegaskan bahwa proses penertiban ini telah melalui mekanisme resmi, termasuk penyampaian teguran sebanyak tiga kali kepada para pemilik bangunan sebelum surat perintah pembongkaran diterbitkan.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung tanpa izin resmi.

“Kami melindungi pekerja, tapi tidak bisa membiarkan pelanggaran terus terjadi. Kalau membangun di atas aset milik orang lain tanpa izin, itu tidak bisa ditoleransi,” kata Koster.

Ia juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan membentuk tim audit untuk menelusuri legalitas izin usaha pariwisata di seluruh wilayah Bali.

Di lokasi, sejumlah pekerja tampak membersihkan sisa bangunan sambil mengamankan peralatan kerja yang tersisa. Beberapa mengaku masih menunggu kejelasan nasib setelah tempat mereka bekerja resmi dibongkar.

Turut hadir dalam kegiatan pembongkaran, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, Anggota DPRD Badung I Made Tomy Martana Putra, Sekda Badung IB Surya Suamba, serta jajaran OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung, Camat Kuta Selatan, Perbekel Pecatu, serta aparat TNI dan Polri.

(adi/sukadana)

Baca juga :
  • Kebijakan Pajak Digital Berpotensi Pangkas Untung UMKM
  • Di Badung Dua Kopdes Merah Putih Sudah Beroperasi
  • Antrean Logistik Mengular, Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Tetap Normal