Masyarakat Kritis, Aduan ke Dewan Pers Meningkat Tajam
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Dewan Pers mencatat lonjakan signifikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan media pada paruh pertama tahun ini. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat 780 aduan masuk. Ini menjadi angka tertinggi dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli, menyebut tren ini sebagai sinyal perubahan dalam relasi antara publik dan media. Menurutnya, masyarakat kini lebih sadar terhadap haknya untuk mengoreksi pemberitaan yang dinilai tidak akurat atau tidak adil.
“Ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi pasif. Mereka tahu bahwa kritik terhadap media bisa disampaikan secara formal dan sah melalui Dewan Pers,” ujar Jazuli melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Bulan Juni mencatat jumlah pengaduan tertinggi dengan 199 kasus dalam satu bulan. Angka ini melampaui semua catatan bulanan sejak 2022. Dari seluruh laporan yang masuk, lebih dari 90 persen ditujukan kepada media daring.
Sebagian besar aduan dikirim melalui kanal digital, seperti Layanan Pengaduan Elektronik (LPE), surat elektronik, dan hotline resmi Dewan Pers. Laporan terbanyak berasal dari pembaca umum, namun sejumlah aduan juga dikirim oleh mahasiswa sebagai bagian dari proyek literasi media kampus.
Media Daring Mendominasi Aduan
Media berbasis internet menjadi yang paling banyak dilaporkan. Kasus-kasus yang mencuat antara lain pengaduan terhadap berita “Poles-Poles Beras Busuk” di Tempo.co. Berita ini dinilai melebih-lebihkan narasi dan visual. Dewan Pers menyatakan bahwa berita tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. Rekomendasi korektif pun dikeluarkan, termasuk revisi judul, penambahan klarifikasi, dan permintaan maaf dari redaksi.
Kasus lain datang dari Taman Safari Indonesia (TSI) yang melaporkan 14 media daring. Beberapa media besar seperti Kompas.com, Detik.com, dan Tirto.id turut dilaporkan. Pemberitaan mereka dinilai menyudutkan dan mengaitkan TSI secara tidak akurat dengan Oriental Circus Indonesia (OCI).
Etika Jurnalisme Jadi Sorotan
Dewan Pers menyoroti menurunnya kualitas jurnalisme sebagai penyebab utama meningkatnya ketidakpuasan publik. Judul sensasional, pencampuran fakta dan opini, serta kecenderungan media untuk tunduk pada kepentingan politik atau ekonomi disebut sebagai faktor pemicu.
Sebagai respons, Dewan Pers memperkuat sejumlah langkah. Di antaranya adalah memperluas program Sertifikasi Kompetensi Wartawan, melakukan pengawasan aktif terhadap pemberitaan media, dan meluncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers bekerja sama dengan LPSK serta Komnas Perempuan.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi. Ia adalah pilar demokrasi yang harus menjunjung akurasi, keberimbangan, dan independensi,” tegas Jazuli.
Dewan Pers mengingatkan bahwa di tengah keterbukaan informasi, tanggung jawab media terhadap publik justru semakin besar. Masyarakat yang lebih kritis harus disambut oleh redaksi yang lebih etis.
(riki/sukadana)
