Kasus Pati Jadi Pelajaran Hubungan Kepala Daerah dan Rakyat
Nyoman Sukadana |
14 Agustus 2025 | 22:53:00 WITA
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harus dipandang sebagai pelajaran penting mengenai hubungan kepala daerah dengan rakyat. Menurutnya, esensi demokrasi daerah adalah kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat yang diwakilinya. “Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Aksi-aksi demonstrasi merupakan luapan rakyat karena tidak bisa menyampaikan aspirasi melalui saluran yang normal,” ujar Rifqi melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Ia menjelaskan, persoalan yang muncul di Pati tidak hanya bisa dilihat dari aspek politik, tetapi juga dari sisi kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia masih memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah, sehingga sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi dan refocusing APBN, lanjutnya, daerah sering kali tidak siap menghadapi kondisi tersebut. Sebagian kepala daerah kemudian berupaya menaikkan pajak daerah untuk menambah PAD, meski kebijakan itu tidak populer di masyarakat. “Problem ini menjadi sengkarut karena ekonomi daerah dan nasional memang sedang bergejolak. Kebijakan menaikkan pajak tentu mendapat kritik publik,” katanya. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan pejabat publik dituntut lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. “Pejabat publik dituntut untuk mampu menahan diri terkait hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” ucapnya. Rifqi menambahkan, gejolak yang terjadi di Pati seharusnya tidak harus berujung pada pemakzulan kepala daerah. Menurutnya, proses demokrasi daerah mestinya dijalankan dengan mekanisme saling kontrol antara eksekutif dan legislatif. “Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dengan rakyat melalui kebijakan yang adil dan komunikasi yang terbuka. Dengan begitu, konflik kebijakan dapat diredam tanpa harus menimbulkan jarak antara pemimpin dan masyarakat. (riki/sukadana)
Baca juga :
• Polemik Royalti Musik, Pasha Ungu Akui Musisi Kurang Peka
• Fenomena Jolly Roger Ungkap Jurang Persepsi Media dan Publik
• Viral Dugaan Eks Tentara Israel Miliki Vila di Bali
