Podiumnews.com / Aktual / Ekonomi

UMKM Terdampak Penonaktifan Fitur TikTok Live

Oleh Podiumnews • 04 September 2025 • 09:08:00 WITA

UMKM Terdampak Penonaktifan Fitur TikTok Live
ILUSTRASI: Seorang pelaku UMKM melakukan promosi produk melalui fitur TikTok Live sebagai strategi pemasaran digital yang menjangkau konsumen luas. (podiumnews)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Penonaktifan fitur TikTok Live menuai sorotan karena berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini mengandalkan fitur tersebut untuk memasarkan produk secara real time.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Syaifa Tania SIP MA, menilai keputusan tersebut berpengaruh pada keberlangsungan ekonomi digital di tengah meningkatnya tren jual-beli daring. “Banyak UMKM maupun affiliator yang saat ini melakukan aktivitas operasional di TikTok Shop dengan memanfaatkan fitur live sebagai media komunikasi pemasaran utama. Kebijakan ini tentu membuat aktivitas mereka harus terhenti sementara,” ungkapnya melalui siaran pers, Rabu (3/9/2025).

Fitur TikTok Live, menurutnya, selama ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi masyarakat, tetapi juga sebagai saluran penting yang menjangkau konsumen dengan cepat. Penonaktifan mendadak dinilai memutus rantai komunikasi antara pelaku usaha dengan target pasarnya.

Meski pemerintah menyebut kebijakan ini merupakan inisiatif dari platform untuk mencegah penyebaran konten negatif, Tania menegaskan perlunya langkah yang lebih proporsional. “Keamanan publik memang penting, tetapi kebijakan terkait layanan digital sebaiknya mempertimbangkan juga keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai solusi, ia menyarankan pelaku usaha mulai melakukan diversifikasi media promosi agar tidak bergantung pada satu platform saja. “Diversifikasi media komunikasi pemasaran dapat menjadi langkah preventif. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan fitur live di platform lain atau menggunakan katalog, reels, hingga product review sebagai alternatif promosi,” jelasnya.

Tania menambahkan, upaya menjaga keseimbangan antara moderasi konten dan keberlanjutan ekonomi digital harus dilakukan secara transparan. “Kebijakan sebaiknya didasarkan pada durasi, proporsi, dan fitur apa saja yang dianggap berisiko. Dengan demikian, aktivitas ekonomi digital masyarakat tetap berjalan,” tandasnya.

(riki/sukadana)