Podiumnews.com / Aktual / Politik

Gen Z Turun Aksi Dipicu Kekecewaan Publik

Oleh Podiumnews • 06 September 2025 • 08:30:00 WITA

Gen Z Turun Aksi Dipicu Kekecewaan Publik
ILUSTRASI: Mahasiswa dan Gen Z berjalan damai, mengangkat poster kosong, menuntut perubahan, di bawah pengawasan polisi, suasana tertib dan bermartabat kondusif. (podiumnews)

YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com - Guru Besar Psikologi UGM Prof Dr Faturochman menilai partisipasi mahasiswa dan Gen Z dalam gelombang demonstrasi beberapa pekan terakhir bukan sekadar mengikuti tren, melainkan lahir dari rasa kecewa yang menumpuk.

“Ketika orang kecewa dan tidak ada tanda-tanda perubahan, maka kesesakan itu akan melahirkan perlawanan,” ujarnya dalam forum Pojok Bulaksumur bertema “Antara Hak Bersuara dan Stabilitas Bangsa: Menelaah Demonstrasi Indonesia Terkini” di Gedung Pusat UGM, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan perlunya kanal partisipasi yang sehat agar energi kolektif kaum muda tidak tereduksi menjadi kemarahan. Menurutnya, relasi pemimpin dan rakyat harus dibangun di atas penghormatan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Dalam forum yang sama, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Achmad Munjid MA PhD mengingatkan agar penanganan aksi menghindari ekses kekerasan.

“Tindakan represif berlebihan hanya akan menambah amarah publik,” katanya, seraya menekankan akar kemarahan publik banyak dipicu tekanan sosial ekonomi pascapandemi dan kebijakan yang dinilai kurang berpihak.

Sepekan ini Yogyakarta menjadi salah satu episentrum aksi damai. Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi di Bundaran UGM pada Senin (1/9) dengan serangkaian tuntutan kebijakan; aksi berlangsung tertib.

Secara institusional, UGM mengalihkan pembelajaran menjadi daring pada 1–4 September 2025 sebagai respons perkembangan situasi nasional dan lokal, seraya memastikan proses akademik tetap berjalan.

Para pembicara Pojok Bulaksumur menilai demonstrasi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan cermin kegelisahan publik yang perlu dijawab serius. Mereka mendorong langkah substantif, mulai dari menahan penggunaan kekuatan berlebihan, memperbaiki kanal partisipasi, hingga memperkuat institusi demokrasi agar aspirasi masyarakat tidak terputus dari proses politik formal.

(riki/sukadana)