Isu Minyak Babi di Ompreng MBG, DPR Desak Pemerintah

“Pada pelaksanaannya jangan sampai timbul masalah, apalagi yang fundamental terkait status kehalalannya. Karenanya BPJPH sebagai otoritas terkait kehalalan juga harus ikut mengawal dari mulai pengujian hingga mengomunikasikan hasil penelitian terkait status kehalalannya ke masyarakat,” ujar HNW dalam siaran pers, Minggu (7/9/2025).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan dirinya kerap menerima laporan permasalahan di lapangan terkait MBG, mulai dari makanan basi, siswa keracunan, hingga dugaan anggaran paket makanan yang tidak sesuai pagu. Terbaru, isu soal ompreng diduga mengandung minyak babi dinilai menambah keresahan masyarakat, terutama umat Muslim sebagai mayoritas penerima manfaat program.

“Bila betul ompreng itu mengandung babi, maka jelas menghadirkan faktor yang diharamkan oleh Islam,” tegasnya.

HNW mengapresiasi Komisi IX DPR dan BPOM yang sudah melakukan pengujian terhadap ompreng MBG. Ia juga menyambut baik langkah BPOM yang meminta agar pihak penyelenggara tidak menggunakan produk tersebut hingga hasil uji selesai. Meski demikian, ia meminta BPOM segera menuntaskan kajian dan bersama BPJPH mengumumkan hasilnya ke publik.

Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah jelas mengatur bahwa produk berbahan babi masuk kategori tidak halal dan wajib dicantumkan keterangannya. “Kalau memang terbukti non halal, penggunaannya harus dihentikan dan diganti produk lain yang halal. Itu penting untuk memenuhi hak konsumen sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

HNW mengingatkan, apabila isu ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap Program MBG yang sejatinya ditujukan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan gizi anak bangsa.

(riki/sukadana)