Guru Besar UGM: Tindakan Aparat Bisa Masuk Pelanggaran HAM

Guru Besar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Dafri Agussalim, menegaskan bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi harus diteliti lebih jauh. Menurutnya, dalam setiap konvensi terdapat standar minimum operasional yang wajib dipatuhi aparat, termasuk kepolisian.

“Tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam setiap konvensi terdapat standar minimum operasional begitu juga kepolisian,” ujar Prof Dafri melalui siaran pers, Senin (8/9).

Ia menilai aparat pemerintah seharusnya lebih peka terhadap isu-isu HAM, mengingat kehidupan masyarakat kini saling terhubung dengan komunitas global.

“Semestinya aparat pemerintah dapat lebih sensitif terhadap isu-isu seperti itu, karena kita tidak hidup di dunia sendiri sekarang ini,” jelasnya.

Merujuk kasus kematian seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi, Prof Dafri menilai insiden itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab aparat.

“Meskipun diklaim sebagai kecelakaan, peristiwa tersebut bisa disebut guilty by action oleh aparat, karena aparat adalah bagian dari negara yang bertanggung jawab atas hak asasi setiap warganya,” tegasnya.

Prof Dafri menekankan bahwa potensi pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi akan terus mendapat sorotan dari dunia internasional. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar aparat lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan tanpa mengabaikan prinsip HAM.

(riki/sukadana)