JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menilai viralnya foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama tersangka pembalakan liar, Aziz Wellang, sebagai tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra pemerintahan. Peristiwa ini dinilai ironis di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Apapun alasannya, ini adalah tindakan kontra produktif. Di saat Presiden menekankan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, justru muncul peristiwa yang berpotensi merusak citra komitmen pemerintah,” kata Slamet melalui siaran pers, Selasa (9/9/2025) di Jakarta. Slamet juga mempertanyakan klarifikasi Menteri Kehutanan yang mengaku tidak mengenal Aziz Wellang. Menurutnya, alasan tersebut justru mengundang keraguan publik. “Alasan tidak mengenal ini memberikan sinyal bahwa Menteri Kehutanan tidak detail terhadap lingkup kerjanya, padahal pengawasan terhadap aktor kejahatan kehutanan adalah bagian dari tanggung jawab utama.” Politisi PKS itu mengingatkan adanya potensi moral hazard. Foto seorang menteri dengan tersangka kasus besar, ujarnya, dapat menimbulkan kesan keliru di lapangan, seolah ada ruang kompromi dengan pelaku perusakan hutan. Ia mendesak Menteri Kehutanan lebih tegas dan berhati-hati dalam menjaga integritas lembaga. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Presiden, DPR, dan masyarakat. “Dari hati yang terdalam saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV mitra saya, dan terutama maaf saya kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang (9/9/2025). Raja Juli menegaskan tidak mengenal Aziz Wellang dan mengaku hanya diajak spontan bermain domino tanpa mengetahui status hukum orang yang bersamanya. Ia menyebut insiden ini sebagai pelajaran berharga agar lebih berhati-hati dalam menjaga sensitivitas sebagai pejabat publik. DPR menekankan, Kementerian Kehutanan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan dan memberantas kejahatan kehutanan, bukan justru menghadirkan sinyal ambigu di mata publik. (riki/sukadana)
Baca juga :
• Kecam Israel, Dubes RI dan Negara-negara OKI di Rumania Gelar Aksi Solidaritas
• DPR Ingatkan Penanganan Kasus Ferry Irwandi Harus Proporsional
• Tuduhan Makar Tanpa Bukti Bisa Jadi Legitimasi Represi