Solusi Cegah Pejabat Tersandung Lidah di Era Digital

Literasi Komunikasi dan Kesadaran Sosial

Solusi pertama adalah membekali pejabat dengan literasi komunikasi publik secara sistematis. Bukan sekadar pelatihan bicara, tetapi simulasi situasi sosial yang kompleks, misalnya respons terhadap isu ekonomi, empati terhadap tenaga kerja, dan kecakapan menjawab pertanyaan singkat yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Efendi Ghazali dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa komunikasi publik adalah bagian dari digital governance. Setiap kata yang keluar dari mulut pejabat pada dasarnya merupakan kebijakan publik.

Juru Bicara Profesional dan Klarifikasi Cepat

Tidak semua pejabat memiliki bakat retorika. Penunjukan juru bicara profesional dengan pedoman respons yang teruji adalah langkah penting. Saat blunder terjadi, perlu ada skema komunikasi cepat: akui, klarifikasi dengan data, lalu jelaskan langkah perbaikan. Nada empatik dan bahasa inklusif bisa meredam gejolak bahkan sebelum pernyataan viral.

Konsistensi antara Ucapan dan Tindakan

Kepercayaan publik lahir dari keselarasan antara ucapan dan tindakan. Howard Gardner, pakar kepemimpinan dan profesor Harvard University menekankan bahwa keaslian dan kepercayaan memiliki keterkaitan erat. Jika pejabat berbicara soal penghematan, gaya hidup yang ditunjukkan juga harus sederhana. Jika berbicara soal kepedulian, tindakan nyata di lapangan harus terlihat. Inkonsistensi akan segera terbaca dan menyulut blunder yang berulang kali viral.

Infrastruktur Komunikasi sebagai Pengaman

Bangun sistem komunikasi yang profesional agar pejabat tidak mudah tersandung. Beberapa langkah penting misalnya menyiapkan kalender isu dengan pesan inti mingguan, membuat sistem review sebelum rilis, menggunakan dasbor pemantauan real time untuk mendeteksi potensi viral, dan menyiapkan bank respons untuk skenario krisis. Hal ini mencegah pesan publik berubah menjadi senjata yang bisa memicu protes massa.

Harapan Publik

Menjaga ucapan bukan berarti berkurangnya otentisitas, tetapi justru bentuk penghormatan kepada rakyat. Publik menuntut komunikasi yang jujur, tulus, dan berhati-hati. Karena di genggaman mereka kini ada kamera, mikrofon, dan ruang diskusi yang tidak terbatas.

Pejabat yang mampu menjaga lidah sesungguhnya sedang menjaga kepercayaan masyarakat. Dan pejabat yang menjaga kepercayaan masyarakat berarti turut menjaga masa depan negeri.

(Menot Sukadana)